PERBUP - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2006/No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan makin berkembangnya tuntutan masyarakat dalam
pelayanan kesehatan mata yang memerlukan penanganan lanjut
spesialistik indera penglihatan, perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah
Daerah dengan perubahan status dari Balai Pengobatan Mata
menjadi Balai Kesehatan Mata Masyarakat sehingga kewenangan
pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan
perundangan yang berlaku; bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan
Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17
Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2006.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 31 Tahun 2006
PEMBEBASaN RETRIBUSI P ENgGANTIAN BIAYA CETAK AKTA KELAHIRAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2006/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran bagi Anak yang Baru Lahir (Berusia Dibawah 60 Hari Sejak Kelahirannya)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum, terhadap setiap anak wajib diberikan identitas diri sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran; bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah dan untuk setiap akta kelahiran yang pelaporannya tepat waktu (kurang dari 60 hari sejak kelahirannya) tidak dikenakan biaya; bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran Bagi Anak yang Baru Lahir (Berusia Di Bawah 60 Hari Sejak Kelahirannya);
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undan g Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-undan g Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomo Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26
Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran Bagi Anak yang Baru Lahir (Berusia Di Bawah 60 Hari Sejak Kelahirannya).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2006/31 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Skala Gaji Pokok Dan Tunjangan-Tunjangan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK. 04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk mengatur penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan pajak Bumi dan Bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985; Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000
PERBUP ini mengatur tentang Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Pedesaan, Sektor Perkotaan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2006/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Klasifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan perlu adanya pedoman Pola Klasifikasi; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pola Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Pedoman Pola Klasifikasi
Bab II Pembiayaan
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2006.
81 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30 Tahun 2006
Pemotongan hewan, potong, dan penanganan daging serta hasil ikutannya
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2006/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya
ABSTRAK:
bahwa untuk menjaga kesehatan daging yang dikonsumsi masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta hasil ikutannya; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/ Kpts /TN 310/7/1992; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2006.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 30 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. pembangunan
dan pelayanan masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati bertanggung Jawab penuh terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Patl; bahwa untuk metaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tersebut Perlu dlberlkan belanja Bupatl dan Wakll Bupatl; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nemer 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002
PERBUP ini mengatur tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati. Untuk menunjang pelaksanaan 'tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan anggaran belanjia untuk : Biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati; Blaya pembenan tnventarls ruman jaoatan Bupat! dan Wakil Bupati; Blaya pemeunaraan ruman jaoatan Bupatl dan Wakil Bupati; Biaya pemeliharaan kendaraan Bupati dan Wakii Bupati: Biaya pemellharaan kesehatan Bupatl dan Wakll Bupatl beserta keluarganya; Blaya perJalanan dlnas; Biaya pakaian dlnas: Blaya penunJang operaslonal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 30 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan jabaran operasional pelaksanaan dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.18 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2000, UU No.14 tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2004, PP No.16 Tahun 2000, PP No.25 Tahun 2000, PP No.105 Tahun 2000, PP No.65 Tahun 2001, PP No.66 Tahun 2001, PP No.3 Tahun 2004, PP No.20 Tahun 2001, Keppres No.74 Tahun 2001, Keppres No.42 Tahun 2002, Keppres No.80 Tahun 2003, Perda Sintang No.14 Tahun 2000, Perda Sintang No.2 Tahun 2002, Perda Sintang No.3 Tahun 2002, Perda Sintang No.4 Tahun 2002, Perda Sintang No.3 Tahun 2006, Perda Sintang No. Tahun 2006.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINTANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2005 dalam 4 Pasal..
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2006.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
