PERBUP - PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2006/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupat,
Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-unda11g Nom r 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2006;
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2006.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 37 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-401 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakemas VI PKK Tahun 2005 maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/167 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri clan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Susunan Organisasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2006.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 37 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Nomor 1 T ahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah T ahun Anggaran 2005 , perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 36 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah
diperlukan komitmen semua stakeholders dengan sungguh
sungguh untuk mengalokasi sumberdaya, membuat strategi
yang tepat dan menyusun mekanisme koordinasi yang efektif
agar dapat bersinergi menjadi satu kesatuan gerak yang saling
memperkuat untuk memberikan manfaat yang besar bagi
kesejahteraan masyarakat; bahwa sudah saatnya masyarakat diberi kesempatan untuk
berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan
pangan dalam berbagai kegiatan; bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Rembang Nomor 462 Tahun 2004 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2006
PERBUP - UANG JASA BADAN PENGAWAS HONORARIUM ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS, GAJI DIREKSI, SERTA PENGHASILAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD.2006/No.24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uang Jasa Badan Pengawas Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi, Serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenakan berbagai barang dan asa akibat adanya kenakan inflasi dan untuk dapat lebih rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian uang jasa Badan Pengawas Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Ar Minum Kabupaten Banyumas;
bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mengatur kembali Uang jasa Badan Pengawas, Honorarium anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji direksi serta penghasilan Pegawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pomerintah Republik lndonesi, Nomor 66 Tahun 2005; Peraluran Presiden Republlk Indonesia Nomor 3 Tahun
2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 T ahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 197
Uang Jasa Badan Pengawas Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi, Serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2006.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 35 Tahun 2006
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD), PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2006/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu dibentuk Badan Pengelola
Keuangan dan Kekakayaan Daerah (BPKKD); bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah (BPKKD) Kabupaten Purworejo dalam waktu
dekat belum dapat dibentuk, sedangkan fungsi
pengelolaan keuangan daerah saat ini masih
dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah; bahwa agar fungsi pengelolaan keuangan daerah tetap
dapat dilaksanakan, utamanya dalam masa transisi
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 pada Tahun Anggaran 2007, maka sebelum
terbentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah (BPKKD), perlu dilakukan penunjukan Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara
Umum Daerah (BUD); bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf
b dan huruf c, dan sambil menunggu ditetapkannya
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang
mengatur Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan
Bendahara Umum Daerah (BUD);
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 32 Tahun 2003; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2004; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2004; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penunjukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 35 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2006/No. 1 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 111 Tahun 2005 tentang Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan pemberdayaan
Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan
peningkatan petani melalui pembelian gabah dan
pengadaan beras bagi Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap, Guru Bantu dan Perangkat
Desa, dipandang perlu untuk menyempurnakan
Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 111 Tahun
2005 tentang Pemberdayaan Lumbung Pangan
Masyarakat Desa (LPMD) Kabupaten Banjarnegara;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
10 Tahun 2002
penyempurnaan pasal terkait LPMD dan perubahan bunyi pasal-pasal tertentu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 35 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PDT) Kabupaten Rembang Tahun 2007-2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di
Daerah Tertinggal dibutuhkan perencanaan yang
terpadu, menyeluruh dan partisipatif yang dituangkan
dalam bentuk dokumen Strategi Daerah Pembangunan
Daerah Tertinggal; bahwa untuk untuk maksud tersebut pada huruf a perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah
Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/11/2005; Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Norn or: 01 /PER/M-PDT /11/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika STRADA PDT Kabupaten Rembang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2006.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2006
PERBUP - PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN (UPP) PROGRAM BUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2006/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Program Budidaya Ikan Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran dan perguliran dana
peng_uatan modal dan kelembagaan Kelompok Pembudidaya lkan
(POKDAKAN) perlu adanya Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)
Budidaya lkan; bahwa sehubungan dengan itu, agar pelaksanaannya dapat
berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Unit Pelayanan
Pengembangan (UPP) dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Poratumn Pemerintoh Nomor 54 Tahun 2002; Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor: 1224
/DPB.5/HK.150.D5N/2006; Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor:
5011/DPB.5/HK 150.05/Xll/2004; Keputusan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2002; Keputusan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2003
Pembentukan; Maksud dan Tujuan; Tugas, Fungsi dan Kegiatan Budidaya Ikan; Anggota dan Pengurus UPP, Susunan Organisasi Kpengurusan UPP; Tata Cara Penyaluran dan Pengembangan Dana Penguat Modal; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2006.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 34 Tahun 2006
UPTD LOKA LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2006/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja Dan Biaya Latihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi fasilitas
latihan kerja yang ada di UPTD Loka Latihan Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo,
perlu upaya pendayagunaan fasilitas tersebut secara
optimal; bahwa dalam upaya pendayagunaan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu diatur Pendayagunaan Fasilitas
Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja pada UPTD Loka
Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Purworejo; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a dan b diatas,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya
Latihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-1936/M/SJ/1987; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun
2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Latihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2006.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
