PERBUP - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD.2006/No.26
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transis Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut merupakan landasan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2007 dan mengaturnya dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006
Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah; Prioritas Pembangijnan; Rencana Kerja; Ringkasan Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
59 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 40 Tahun 2006
ALOON-ALOON KOTA TEMANGGUNG - PENGATURAN PENGGUNAAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2006/No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kerapian, keindahan,
ketertiban, dan keamanan umum maka perlu pengaturan
penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung Kabupaten
Temanggung; bahwa sesuai hasil kesepakatan bersama Bupati Temanggung,
Kepala Kepolisian Resort Temanggung, Komandan Kodim 0706
Temanggung, Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung, Ketua
Pengadilan Negeri Temanggung dan Ketua DPRD Kabupaten
Temanggung pada rapat pimpinan daerah tanggal 1 Desember
2006 disepakati bahwa dipandang perlu diadakan pengaturan
penggunaan Aloon-Aloon Kota Temanggung; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Pengaturan Penggunaan Aloon-Aloon Kota
Temanggung Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1992;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, pengaturan penggunaan, alokasi waktu, pemberian ijin, pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2006.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 40 Tahun 2006
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Taun 2002 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang an Keputusan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, maka pelaksanaan tugas-gas Pendaftaran, Pendataan, Pemungutan, Penerimaan, Penyetoran serta Pembukuan dan Pelaporan terhadap Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tep» Jalan Umum perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan perombangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Vomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri D&lam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Keputusan Bupati Pmalang Nomor 50 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 40 Tahun 2006
PENDAPATAN DAERAH - PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PENINGKATAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2006/No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Misi kemandirian daerah
yang bertumpu pada kekuatan sumber daya lokal, maka
peningkatan pendapatan daerah mempunyai peran yang
signifikan; bahwa untuk mendorong terwujudnya peningkatan
pendapatan daerah di Kabupaten Rembang Tahun 2006,
dipandang perlu mengalokasikan biaya peningkatan
pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Rembang T ahun
2006; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Biaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2006;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 03 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 016 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 090 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang alokasi biaya dan prosedur, penggunaan, pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 40 Tahun 2006
PERBUP - OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2006/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa . agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebaga1mana kolom 6 dalam lampiran Peraturan ini yang telah dianggarkan
dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2006 dapat dilaksanakan, maka dipandang
perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang
Otorisasi
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2006
Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 39 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2006/No.2 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RTL-RLKT) Sub DAS Pekacangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tindak lanjut kebijaksanaan
pembangunan daerah khususnya kebijaksanaan
perwilayahan dan pembangunan Daerah Aliran
Sungai (DAS) yang mencakup wilayah administrasi
Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga,
dipandang perlu disusun Rencana Teknik Lapangan
Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RTLRLKT)
Sub DAS Pekacangan;bahwa RTL-RLKT Sub DAS Pekacangan merupakan
landasan kebijaksanaan operasional penanganan lahan
kering bagi seluruh aparat pemerintah, masyarakat
maupun pihak swasta di lingkup Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga dalam
rangka pelaksanaan pembangunan daerah;bahwa wilayah Sub DAS Pekacangan yang meliputi
luas 23.781,915 Ha sebagian besar (seluas 19.321,453
Ha) berada di wilayah administrasi Kabupaten
Banjarnegara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut butir a, b dan c tersebut di atas, Rencana
Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi
Tanah Sub DAS Pekacangan yang berada di wilayah
administrasi Kabupaten Banjarnegara perlu diatur
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2004
memuat pengertian umum; ruang lingkup; maksud dan tujuan; kedudukan rencana teknik lapangan rehabilitasi lahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2006.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 39 Tahun 2006
PAJAK DAERAH - PETUNJUK PELAKSANAAN BIAVA PEMUNGUTAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2006/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan
daerah (PAD) perlu ditingkatkan dalam rangka memperkuat
kapasitas fiskal daerah; bahwa guna memacu percepatan peningkatan Pajak Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006, perlu mengalokasikan biaya pemungutan Pajak daerah dalam APBD Kabupaten Rembang
Tahun 2006; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun
Anggaran 2006;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 03 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 016 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 090 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang alokasi biava dan prosedur, penggunaan, pertanggungjawbaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 2006
PERBUP - DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA ( DASK) PERUBAHAN APBD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2006/No.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK) Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2006 telah ditetapkan dan sebagai
dasar pelaksanaannya perlu dituangkan dalam Dokumen Anggaran
Satuan Kerja ; bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 45 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Bupati
menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen
Anggaran Satuan Kerja; bahwa untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dan tertib
administrasi sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nemer 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2006
Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( Dask) Perubahan Apbd Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 38 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Sewa Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa mengingat Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum dapat menyediakan rumah jabatan dan rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan, maka perlu diatur mengenai Standarisasi harga sewa rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang belum mendapatkan rumah jabatan dan rumah dinas; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, maka perlu diatur mengenai Harga Sewa Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Harga Sewa Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Kabupaten Karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2006.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2005 dicabut.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3, 4, 5, 6 dan 13 Tabun 2004 maka untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi kepegawaian Keputusan Bupati Pemalang tanggal 14 Mei 2001 Nomor : 875,1/147.B/2001 tentang Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian dalam Lingungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan kembali pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani surat keputusan, surat-surat lainnya dan melakukan kegiatan di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomoor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomar 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani surat keputusan, surat-surat lainnya dan melakukan kegiatan di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2006.
32 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
