PERBUP - PEDOMAN OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) MODEL DI KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD.2006/No.38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Model Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar dapat memenuhi asuhan dini
kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan,
mempertahankan dan meningkatkan status gizi serta derajat kesehatan
ibu dan anak perlu mengintegrasikan kegiatan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (8KB), Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga (UP2K), dan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam
bentuk Posyandu Model; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasifguna dipandang
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 T ahun 2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2006; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.2.05/60/2003
Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Model Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 54 Tahun 2006
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 D tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat SL TP, SMU dan SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah Dan Kepala Tata Usaha Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 D tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat SL TP, SMU dan SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2006
PERBUP - PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGA PEMERINTAHAN KANUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD.2006/No.37
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta pengelolaan sekolah dasar negeri yang berada dalam satu kompleks di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu melakukan upaya penggabungan sekolah dasar negeri; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan (regrouping) 103 (seratus tiga) sekolah dasar negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 53 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pengairan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan pengairan perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 E Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 52 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga Dan Permukiman Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan Bina Marga dan Permukiman, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Jabatan Kepala Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 E Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 51 Tahun 2006
PERBUP - PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD.2006/No.9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanggulangan bencana secara tepat,
cepat, dan terpadu perlu dilakukan penataan kembali tugas,
fungsi dan susunan organisasi Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana sesuai Peraturan Presiden RI Nomor
83 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Sadan
Koordinasi Nasional Penanganan Bencaria; bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu mengatur kembali Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB)
Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan Dan Bantuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2006.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2006/No. 3 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eselon Jabatan Camat di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah disebutkan
Jabatan Camat adalah jabatan Eselon III a, untuk itu
sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah
tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jabatan
Eselon Camat perlu disesuaikan;bahwa guna maksud tersebut di atas, maka
pengaturan penyesuaian jabatan Eselon Camat perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
memuat ketentuan umum; struktur eselon jabatan camat; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2006.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 50 Tahun 2006
PERBUP - STRATEGJ PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006-2008
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2006/No.33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Strategj Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006-2008
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam
melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah di
Kabupaten Banyumas maka perlu diatur langkah-langkah
kebijaksanaan Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu
mengatur Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD) Kabupaten Banyumas tahun 2006-2008 dengan
Peraturan Bupati Banyumas
Undang-undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-undang Nomor 32; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor
21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006
Strategj Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006-2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2006.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 49 Tahun 2006
PERBUP Kab. Pemalang No. 102 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Dan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
Mencabut
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Bab III Ketentuan Lain-Lain
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 49 Tahun 2006
PERBUP -PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BD.2006/No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dengan Peraturan
Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002; Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2006
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) DAN Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2006.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
