Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tambahan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu kewenangan dan Sub Sistem Pengelolaan Negara serta merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat ; bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau terdapat pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, maka diusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ; bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten telah dilakukan penetapan, namun berdasarkan Surat Kawat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/18290 tanggal 23 September 2010 perihal : Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Klaten, sehingga perlu adanya tindak lanjut dalam pelaksanaan bantuan tersebut ; bahwa berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Perubahan Tambahan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Klaten dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010 ; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu adanya Peraturan Bupati ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Tambahan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010, disesuaikan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Penjabaran Perubahan tambahan alokasi sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2010.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 37 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pererintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pererintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 37 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2010/No.37 Seri A Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas
beban anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011
mengalami keterlambatan persetujuan bersama antara
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 105A Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, dalam hal penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami
keterlambatan, kepala daerah melaksanakan
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar seperduabelas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
anggaran sebelumnya yang dibatasi hanya untuk belanja
yang bersifat tetap;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan guna menj amin
kelangsungan penyelenggaraan proses pembangunan
daerah serta pelayanan kepada masyarakat, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran
Daerah Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengeluaran daerah mendahului penetapan APBD TA 2011 terbatas hanya untuk belanja yang bersifat tetap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai kriteria menurut ketentuan yang berlaku; bahwa tambahan penghasilan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab.Kubu Raya No.14 Tahun 2009; Perda Kab.Kubu Raya No.15 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tambahan Penghasilan; Penilaian dan Pembayaran; Ketentuan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2010.
Perbup ini memiliki 8 halaman dan 17 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 37 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tata kerja PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi; akses informasi dan dokumentasi; pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan tata kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2010.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 37 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Balangan, perlu penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2009;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Saran Dan Tujuan; Pengelolaan Jamkesda; Kartu Jamkesda; Pelayanan Jamkesda; Pembiayaan Jamkesda; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 37 Tahun 2010
PERBUP Kab. Bantul No. 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2010.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 37 Tahun 2010
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2010/NO.104
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 tahun
2009, maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peratuaran Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor 74, Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Lembaran Negara RI Nomor
3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Tahun
2008 Nomor 59, Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara RI Nomor 4741).
1. KETENTUAN UMUM
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. RINCIAN TUGAS
4. TATA KERJA
5. KETENTUAN PERALIHAN
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2010.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
