Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 218 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2.UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 10 Tahun 2004; 6. UU Nomor 15 Tahun 2004; 7. UU Nomor 32 Tahun 2004; 8. UU Nomor 33 Tahun 2004; 9. PP Nomor 28 Tahun 1972; 10. PP Nomor 23 Tahun 2005; 11. PP Nomor 24 Tahun 2005; 12. PP Nomor 54 Tahun 2005; 13. PP Nomor 55 Tahun 2005; 14. PP Nomor 56 Tahun 2005; 15. PP Nomor 57 Tahun 2005; 16. PP Nomor 58 Tahun 2005; 17. PP Nomor 65 Tahun 2005; 18. PP Nomor 79 Tahun 2005; 19. PP Nomor 8 Tahun 2006; 20. PP Nomor 3 Tahun 2007; 21. PP Nomor 38 Tahun 2007; 22. PP Nomor 39 Tahun 2007; 23. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 22. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008.
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2010.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 78 Tahun 2010
PERATURAN BUPATI - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 78, BD.2010/No.78
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK
Nomor: 02/Kep/RAKERNAS PKK /IV/ 2005 tentang Pedoman
Kelembagaan, yang disahkan melalui keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor:411.4-401Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil
Rapat Kerja Nasional VI PKK, disebutkan Kedudukan Bupati
dalam susunan keanggotaan Dewan Penyantun Tim Penggerak
PKK adalah selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Keluarga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2010.
4 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 78 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dan Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
bahwa untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut sebagai landasan hukum dalam Pemberian Tunjangan Perumahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang yang meliputi
Maksud Dan Tujuan Pemberian Tunjangan Perumahan, Azas Pemberian Tunjangan Perumahan, Besaran Tunjangan Perumahan, Bentuk Tunjangan Perumahan, Penggunaan Tunjangan Perumahan, Kriteria Penerima Tunjangan Perumahan, Tata Cara Pembayaran, Pembiayaan, Pelaksana Pengelolaan Tunjangan Perumahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 77 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2010/NO.58 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daerah Bebas Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kab. Kulon Progo Tahun 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 77 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan, maka agar dalamn pelaksanaan operasional dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal perlu adanya petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Deerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek BPHTB
Bab III Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak
Bab IV Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang
Bab V Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Tata Cara Penetapan Pajak
Bab VI Tata Cara Penagihan Pajak
Bab VII Tata Cara Pembayaran
Bab VIII Tata Cara Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak
Bab IX Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Bab X Pemeriksaan
Bab XI Keberatan dan Banding
Bab XII Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bab XIII Kadaluwarsa
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
19 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 77 Tahun 2010
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Perbup Kab. Semarang No. 16 Tahun 2010 tentang Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan / Kelompok Masyarakat / Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat /Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan bantuan sosial organisasi kemasyarakatan bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan Kabupaten Semarang sehingga lebih bermanfaat dan tepat sasaran baik dalam penganggaran dan pelaksanaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundanng-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 16 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan / Kelompok Masyarakat / Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009, Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan / Kelompok Masyarakat / Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 16 Tahun 20l0 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan / Kelompok Masyarakat / Perorangan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dicabut.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 76 Tahun 2010
PERBUP Kab. Sumedang No. 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
ABSTRAK:
a. bahwa guru selain sebagai pendidik profesional, juga dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan, penyiapan calon kepala sekolah dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta sertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja kepala sekolah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008.
Terdiri dari 23 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, dasar, persyaratan guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, penyiapan calon kepala sekolah, pemetaan kebutuhan dan proses pengangkatan kepala sekolah, masa tugas, pengembangan keprofesian berkelanjutan, penilaian kinerja kepala sekolah, mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
mengatur mengenai penugasan guru sebagai kepala sekolah
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 76 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa dalamn rangka memberikan perlindungan anak dan untuk mempercepat pencapaian dan sasaran Rencana Strategis Nasional 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya" diperlukan adanya kemudahan dalam pelayanan pencatatan kelahiran; bahwa Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran masa berlakunya telah berakhir; bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteni Dalam Negeri Nomor 472 11/5111/84 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan kelahiran, dipandang pertu memberikan dispensasi pencatatan kelahiran di Kabupaten Jepara; bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pererintah Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Pemberian Dispensasi
Bab III Persyaratan Mekanisme dan Biaya Pelayanan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
