Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIUBONDO DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN 2011
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya beberapa pcrubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2010 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Peruhahan Atas Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 12 Tahun 1985; 4. UU Nomor 18 Tahun 1997; 5. UU Nomor 21 Tahun 1997; 6. UU Nomor 28 Tahun 1999; 7. UU Nomor 25 Tahun 2000; 8. UU Nomor 17 Tahun 2003; 9. UU Nomor 1 Tahun 2004; 10. UU Nomor 10 Tahun 2004; 11. UU Nomor 15 Tahun 2004; 12. UU Nomor 25 Tahun 2004; 13. UU Nomor 32 Tahun 2004; 14. UU Nomor 33 Tahun 2004; 15. PP Nomor 28 Tahun 1972; 16. PP Nomor 109 Tahun 2000; 17. PP Nomor 29 Tahun 2005; 18. PP Nomor 54 Tahun 2005; 19. PP Nomor 55 Tahun 2005; 20. PP Nomor 57 Tahun 2005; 21. PP Nomor 58 Tahun 2005; 22. PP Nomor 79 Tahun 2005; 23. PP Nomor 6 Tahun 2006; 24. PP Nomor 8 Tahun 2006; 25. PP Nomor 3 Tahun 2007; 26. Nomor 41 Tahun 2007; 27. PP Nomor 38 Tahun 2007; 28. Perpres Nomor 54 Tahun 2010; 29. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 30. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; 31. Permen PU Nomor 45 Tahun 2007; 32. Permendagri Nomor 37 Tahun 2010; 33. Permenkeu Nomor 100/PMK.02/2010; 34. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006; 35. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 36. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008; 37. Perbup Situbondo Nomor 19 Tahun 2008.
Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungam Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 82 Tahun 2010
Perbup Kab. Banyumas No. 103 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010
Mengubah
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010
peraturan bupati - alokasi dan harga eceran tertinggi
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 82, BD.2010/No.82
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan
harga wajar dan meringankan petani dalam pengadaan
pupuk, telah ditetapkan Alokasi Dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010
berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51
Tahun 2009; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun
2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010, maka Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2010.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 I Permentan/SR.130/ 11/2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun
2009
Peraturan bupati ini mengatur tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2010.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 82 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Untuk Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI Dan Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, SMA dan SMK Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu kelancaran proses kegiatan/ Program Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/Ml dan Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Semarang, Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hibah ;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah :
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Oaerah Nomor 21 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009, Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Untuk Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI Dan Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP, SMA dan SMK Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 81 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 71 Tahun 201 o tentang Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten
Banyumas, maka perlu mengatur tentang Naskah Dinas
pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata. Naskah Dinas pada Unit Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2010.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Naskah Dinas; KOP Naskah Dinas Unit LPSE; Stempel Dinas Unit LPSE; Papan Nama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2010.
8 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 81 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Semarang, maka pemerintah daerah perlu memberikan dukungan Bantuan Sosial kapada organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
bahwa agar dalarn pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial dapat beijalan dengan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor : 83 / HUK / 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009, Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010.
7 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 80 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Analisa Biaya Satuan Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyamakan penggunaan analisa biaya satuan
pekerjaan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya
pekerjaan konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Analisa Biaya Satuan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/2007; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
: 339/KPTS/M/2003; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
: 257/KPTS/M/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Analisa Biaya Satuan Pekerjaan Konstruksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2010.
73 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 80 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga miskin, khususnya wanita rawan sosial ekonomi perlu diberikan pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) maka perlu dukungan dana bantuan dari Pemerintah Daerah;
bahwa agar pelaksanaan pemberian dana bantuan untuk ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dapat berjalan efektif, tezat sasaran dan berdaya guna maka perlu ditşetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009, Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Untuk Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 79 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGAKUAN TRANSAKSI DALAM PENJURNALAN SECARA PENDEBETAN DAN PENGKREDITAN BAGI SKPD DAN PPKD
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 218 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pengakuan Transaksi Dalam Penjurnalan Secara Pendebetan dan Pengkreditan Bagi SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Situbondo.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2.UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 10 Tahun 2004; 6. UU Nomor 15 Tahun 2004; 7. UU Nomor 32 Tahun 2004; 8. UU Nomor 33 Tahun 2004; 9. PP Nomor 28 Tahun 1972; 10. PP Nomor 24 Tahun 2005; 11. PP Nomor 54 Tahun 2005; 12. PP Nomor 55 Tahun 2005; 13. PP Nomor 56 Tahun 2005; 14. PP Nomor 57 Tahun 2005; 15. PP Nomor 58 Tahun 2005; 16. PP Nomor 65 Tahun 2005; 17. PP Nomor 79 Tahun 2005; 18. PP Nomor 8 Tahun 2006; 19. PP Nomor 3 Tahun 2007; 20. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 21. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 22. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008.
Tata Cara Pengakuan Transaksi Dalam Penjurnalan Secara Pendebetan dan Pengkreditan Bagi SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Situbondo
terdiri dari 11 (sebelas) Bab yang masing-masing Bab mengatur tentang:
BAB I Pencatatan pada Awal Tahun Anggaran.
BAB Il Pencatatan pada Transaksi Pendapatan.
BAB III Pencatatan pada Transaksl Belanja
BAB IV Pencatatan pada Transaksi Persediaan
BAB V Pencatatan pada Transaksi Investasi.
BAB VI Pencatatan pada Transaksi Aset Tetap.
BAB VII Pencatatan pada Transaksi Pembiayaan.
BAB VIII Pencatatan pada Transaksi Kewajiban dan Ekuitas Dana.
BAB IX Pencatatan pada Akhir Tahun Anggaran.
BAB X Pencatatan pada saat Konversi.
BAB XI Pencatatan pada Saat Konsoliditas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2010.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 79 Tahun 2010
peraturan bupati - pembentukan, susunan organisasi, penjabaran tugas dan tata kerja
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 79, BD.2010/No.79
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kebasen Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya minat dan kesadaran
masyarakat untuk mengikuti pendidikan menengah bidang
kejuruan dan tersedianya akses pendidikan yang lebih dekat di
wilayah Kecamatan Kebasen dan sekitarnya perlu didirikan
Unit Sekolah Baru pendidikan menengah bidang kejuruan/
keahlian tertentu; bahwa sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan kewenangannya dan menyediakan
pendidikan yang bermutu dan berkualitas, maka perlu
membentuk kelembagaan dan mengatur susunan organisasi,
penjabaran tugas dan tata kerja Unit Sekolah Baru Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri Kebasen; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b
di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan
Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kebasen/
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Penjabaran Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2010.
10 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 79 Tahun 2010
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Pengerahan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 56)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Pengerahan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kehidupan Sosial Ekonomi Transmigran Kabupaten Semarang di lokasi Penempatan Transmigran, maka Pemerintah Daerah melalui Kegiatan Pengerahan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi telah mengalokasikan bantuan Hibah;
bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 475.1 / 8660 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Alokasi Perpindahan dan Penempatan Program Transmigrasi Tahun 2010.
bahwa agar penyaluran bantuan hibah dapat lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Pengerahan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2010;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang - Undang Nornor 67 Tahun 1958, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1997, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten .Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8, .Taμun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009, Peraturan Bupati Semarang Nomor I Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Pengerahan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Pengerahan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2010 dicabut.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
