Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS JABATAN PADA DINAS KOPERASI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. PP Nomor 28 Tahun 1972; 5. PP Nomor 100 Tahun 2000; 6. PP Nomor 9 Tahun 2003; 7. PP Nomor 38 Tahun 2007; 8. PP Nomor 41 Tahun 2007; 9. Permendagri Nomor 4 Tahun 2005; 10. Perbup Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 11. Perbup Situbondo Nomor 3 Tahun 2008.
Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan guna umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Situbondo. Analisis Jabatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil terdiri dari : a. Bagan Jabatan; b. Formasi Jabatan; dan c. Uraian Jabatan sebagaimana tersebut dalam lamipiran l sampai dengan lampiran III Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 88 Tahun 2010
peraturan bupati - susunan organisasi dan tata kerja
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 88, BD.2010/No.88
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 147 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengobatan Unit Universitas Wijayakusuma
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Balai Pengobatan Unit
Mengingat
Universitas Wijayakusuma, dipandang perlu untuk menghapus
Balai Pengobatan Universitas Wijayakusuma karena sudah tidak
efektif lagi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 147 Tahun 1999 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengobatan Unit
Universitas Wijayakusuma.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penghapusan; Pengalihan Kegiatan Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2010.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 88 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pengelolaan kekayaan desa dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, ditegaskan bahwa tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 T ahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Menteri D.alam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008, Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 T ahun 2009
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Standar Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Semarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2010.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 87 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS JABATAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. PP Nomor 28 Tahun 1972; 5. PP Nomor 100 Tahun 2000; 6. PP Nomor 9 Tahun 2003; 7. PP Nomor 38 Tahun 2007; 8. PP Nomor 41 Tahun 2007; 9. Permendagri Nomor 4 Tahun 2005; 10. Perbup Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 11. Perbup Situbondo Nomor 3 Tahun 2008.
Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan guna umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Analisis Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Bagan Jabatan; b. Formasi Jabatan; dan c. Uraian Jabatan sebagaimana tersebut dalam lamipiran l sampai dengan lampiran III Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 87 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Honor Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :
561.4/108/2009 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh
lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten Banyumas tahun
2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a maka besarnya honor Pegawai Tidak Tetap
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor
27 tahun 2007 tanggal 05 Juni 2007 tentang Honor Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
dipandang perlu untuk diubah sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Honor Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Honor Pegawai Tidak Tetap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 87 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Juara Pertama Tingkat Kabupaten Dalam Lomba Gugus TK/RA, Lomba Gugus SD/Ml, Dan Lomba Sekolah Sehat SD/Ml Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk membantu kelancaran kegiatan Lomba Gugus TK/RA, Lomba Gugus SD/Ml, dan Lomba Sekolah Sehat SD/Ml, Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010 memberikan Bantuan Keuangan;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 67 Tahun 2010, Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009, Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Juara Pertama Tingkat Kabupaten Dalam Lomba Gugus TK/RA, Lomba Gugus SD/Ml, Dan Lomba Sekolah Sehat SD/Ml Di Kabupaten Semarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 86 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS JABATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. PP Nomor 28 Tahun 1972; 5. PP Nomor 100 Tahun 2000; 6. PP Nomor 9 Tahun 2003; 7. PP Nomor 38 Tahun 2007; 8. PP Nomor 41 Tahun 2007; 9. Permendagri Nomor 4 Tahun 2005; 10. Perbup Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 11. Perbup Situbondo Nomor 3 Tahun 2008.
Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan guna umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo. Analisis Jabatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Bagan Jabatan; b. Formasi Jabatan; dan c. Uraian Jabatan sebagaimana tersebut dalam lamipiran l sampai dengan lampiran III Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 86 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD Tahun 2010/No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora agar mampu menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan, diperlukan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pengadaan dan Penempatan
Bab IV Pendidikan dan Pelatihan
Bab V Pengangkatan dalam Jabatan
Bab VI Perpindahan
Bab VII Pemberhentian dari Jabatan
Bab VIII Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
15 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 86 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penataan Dan Pengawasan Distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, agar
distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg tepat sasaran,
berjalan efektif dan efisien, terpenuhinya standar dan mutu serta
menjamin keselamatan minyak dan gas bumi perlu dilakukan
penataan dan pengawasan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Penataan dan Pengawasan Distribusi Liquefied Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Banyumas.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 007
Tahun 2005; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021
Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengalokasian; Distribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pengaduan Masyarakat; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2010.
27 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 86 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial Kebakaran Dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu penanganan bencana alam, bencana sosial/ kebakaran dan bencana kekeringan di Kabupaten Semarang maka perlu diberikan dana bantuan hibah kepada masyarakat/ perorangan untuk keluarga korban bencana alam, bencana sosial/ kebakaran dan bencana kekeringan Kabupaten Semarang;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan untuk bantuan dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009, Peraturan Supati Semarang Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masyarakat/ Perorangan Untuk Keluarga Korban Bencana Alam, Bencana Sosial Kebakaran Dan Bencana Kekeringan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
