Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Gubernur (Pergub)

Menemukan 14.215 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 77 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Download file:

pergub_62_th_2021_ocr.pdf

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BD.2021/No. 62

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah; bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 dicabut.
23 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Download file:

Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2021.pdf

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 62, BD.2021/NO.62

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, perlu diberikan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; b. bahwa kondisi masyarakat terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih membutuhkan keringanan terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sehingga program penghapusan sanksi administratif perlu diperpanjang waktunya; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sanksi administratif pajak diatur dengan Peraturan Gubernur; d. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020;
Materi pokok: mengubah ketentuan terkait penghapusan sanksi administratif PKB dan BBN-KB

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Jumlah halaman: 5 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 61 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 61 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, LD.2021/NO.61, LL PROVINSI KALBAR : 7 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sebagaimana Telah Diubah Berberapa Kali Dan Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.22 Tahun 2019, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.64 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Perubahan pada ketentuan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 1 halaman lampiran.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelaksanaan Vaksinasi Program Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)

Abstrak

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perizinan, Pelayanan Publik COVID-19 / Corona

Download file:

Pergub_DKI_61_2021.pdf

kesehatan - program/rencana pembangunan/rencana kerja - bantuan/sumbangan/kesejahteraan rakyat dan penanggulangan bencana - perizinan/pelayanan publik - covid-19/corona

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74010

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Vaksinasi Program Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)

ABSTRAK:

bahwa salah satu cara untuk mengendalikan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah dengan melakukan percepatan pelaksanaan Vaksinasi Program kepada seluruh masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diatur dengan Peraturan Gubernur
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 std terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 std terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perencanaan kebutuhan; pendataan sasaran Vaksinasi Program; pengelolaan sumber daya Vaksinasi Program; pelaksanaan pelayanan; strategi percepatan pelaksanaan Vaksinasi Program; strategi komunikasi dan peran serta masyarakat; pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Program; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
14 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 61 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Riau No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentnang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
PERGUB Prov. Riau No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Mencabut

PERGUB Prov. Riau No. 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau
PERGUB Prov. Riau No. 40 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau
PERGUB Prov. Riau No. 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
PERGUB Prov. Riau No. 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Download file:

pergub-no-61-tahun-2021-sotk.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD. 2021/No. 61

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
Dasar hukum Pergub ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
Pergub ini terdiri dari 11 Bab dan 519 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, terhadap Peraturan Gubernur antara lain: a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 20l9 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 76); b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 99); c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2020 Nomor 74); d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 48); e. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2019 Nomor 28); f. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 60); g. Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2016 Nomor 70); h. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2016 Nomor 71); i. Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 64); j. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, SertaTata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 63); dan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 42); k. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 77); l. Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 62); m. Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 68); n. Peraturan Gubernur Riau Nomor Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2019 Nomor 76); o. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 75); p. Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun Tahun 2016 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 81); q. Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2019 Nomor 82); r. Peraturan Gubernur Riau Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 85); s. Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 72); t. Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 85); u. Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 61); v. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 67); w. Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 49); x. Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 58); y. Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 70); z. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 59); aa. Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 80); bb. Peraturan Gubernur Riau Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 93); cc. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 75); dd. Peraturan Gubernur Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 74); ee. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 78); ff. Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 57); gg. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 39); hh.Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 40); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pejabat Administrasi dan Kelompok Fungsional yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya atau dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
315, Lamp. II

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Download file:

Pergub NTT No. 61 Tahun 2021.pdf

peraturan-pelaksanaan-petunjuk

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 062

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

a. Bahwa Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah; b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), Pasal 63, Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (2) ,Pasal 71 ayat (8), dan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Gubernur; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tata Cara Pelaksanaan Restitusi; Bab 3. Tata Cara Penerbitan SKPD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan; Bab 4. Bentuk, Isi dan Kualitas Kertas untuk SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SUPERKPKB, SSPD, SKPDN, Surat Peringatan dan/atau yang Dipersamakan; Bab 5. Tata Cara Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi; Bab 6. Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak; Bab 7. Pengembalian Kelebihan Pembiayaan Pajak; Bab 8. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Kadaluarsa; Bab 9. Ketentuan Lain-Lain; Bab 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32 halaman; 37 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 61 Tahun 2021

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PG Th 2021 No 061.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD/2021/NO.61

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; Bahwa untuk maksud melaksanakan ketentuan pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dianggap perlu untuk membentuk kelembagaan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019;
Peraturan Gubernur ini memuat tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Dengan Sistematika : Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas; Dewan Pengawas; Tata Kerja; Kepegawaian Dan Jabatan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
35 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016

Download file:

pergub_61_th_2021_ocr.pdf

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD.2021/No. 61

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 dicabut.
25 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bekasi Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Badan Layanan Umum Pendidikan

Download file:

2021pg00320061.pdf

badan layanan umum

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD 2021/61

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bekasi Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1Kota Bekasi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017
Terdiri dari 47 Pasal, 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tata Kelola, Kelembagaan BLUD SMK Negeri 1 Kota Bekasi, Pembina Dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sumber Daya Lain, Remunerasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
mengatur mengenai Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Bekasi Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
19 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Insentif Fiskal Tahun 2021

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Insentif Fiskal Tahun 2021

Download file:

Pergub_DKI_60_2021.pdf

pajak dan retribusi daerah - perpajakan

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62023

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Insentif Fiskal Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan insentif fiskal sebagai upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 std dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kebijakan insentif fiskal Tahun 2021 diberikan dalam bentuk keringanan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
10 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Gubernur (Pergub)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT