Pembakuan Kode Lokasi Satuan Kerja Unit/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2009
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 27, BD.2009/NO.27
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembakuan Kode Lokasi Satuan Kerja Unit/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5,
Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2008 yang mengatur Kelembagaan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
rangka penataan aset dan dokumen arsip barang daerah, maka
Keputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2004 tentang Pembakuan
Kode Lokasi Satuan Kerja Unit/Instansi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disempurnakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembakuan
Kode Lokasi Satuan Kerja Unit/Instansi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7
Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7
Tahun 2008;
Materi Pokok: mengatur mengenai Pembakuan Kode Lokasi Satuan Kerja Unit/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 224 Tahun 2004 tentang Pembakuan Kode Lokasi Satuan Kerja Unit/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran: 10 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD.2009/NO.4 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat (1) Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2009.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Upah Bulan Ketiga Belas Bagi Tenaga Harian Daerah Pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meningkatkan
kinerja Tenaga Harian daerah dengan memberikan upah bulan ke
13 (tiga belas);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian
Upah Bulan Ketiga Belas Bagi Tenaga Harian Daerah Pada
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2009
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2008
Pasal 1 Tenaga Harian Daerah adalah Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil
Pasal 2 Besaran upah senagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2009.
3 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2009
RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI PAPUA BARAT
2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 106
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Badan Perencanaan , Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat teJah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35; dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan satuan kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat guna mencapai dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pernbanqunan dan pembinaan masyarakat, maka perlu ditetapkan nncian tugas dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat;
Dasar Hukum : . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2009.
1
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam penyelesaian tugas-tugas pekerjaan di luar jam kerja, perlu diberikan uang lembur kepada pegawai negeri sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; UndaTig-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007;
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR;
BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2009.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2009
Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2009
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 26, BD.2009/NO.26
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
a. bahwa Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 20.A Tahun 2006;
b. bahwa tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dewan
Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20.A Tahun 2006 sudah tidak
sesuai dengan panduan pembentukan dan penyelenggaraan Dewan
Riset Daerah dikeluarkan oleh Kementrian Negara Riset dan
Teknologi dan Riset Nasional pada tahun 2007;
c. bahwa nomenklatur organisasi perangkat daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta telah berubah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 5, 6, dan 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
Tahun 2008;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pembentukan dan Organisasi; Mekanisme Pengelolaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 1 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Kelas III Dr. Doris Sylvanus
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pelayanan Kesehatan Dan Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas B Non Pendidikan, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Kelas III Dr. Doris Sylvanus;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008
Petunjuk pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis kelas III Dr. Doris Sylvanus, sebagai pedoman pelayanan untuk menerima dan merawat pasien yang benar-benar tidak mampu/miskin.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2009.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2009
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian Atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh, dan Bangunan di Atasnya, Akibat Operasi Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2009/NO.1 SERI G
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Nilai Ganti Kerugian Atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh, Bangunan Di Atasnya Akibat Operasi Eksplorasi, Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya
ABSTRAK:
Tarif-tarif nilai ganti kerugian pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanam tumbuh di atasnya yang terkena operasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, pertambangan umum yang diatur dengan Keputusan Gubernur Sumsel No. 20 Tahun 2004 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan harga dewasa ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 20 Tahun 1961; UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Keppres No. 34 Tahun 2003; Perpres No. 36 Tahun 2005; KepkaBPN No. 3 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, nilai ganti kerugian untuk keperluan eksplorasi dan ekspoitasi, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2009.
Mencabut Kepgub No. 20 Tahun 2004 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian Atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh, Bangunan Di Atasnya Akibat Operasi Eksplorasi, Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya
24 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan dana penguatan modal sudah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 87
Tahun 2008;
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal sudah tidak
sesuai dengan situasi dan kebutuhan hukum saat ini
sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali
Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana
Penguatan Modal;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002
Pasal I ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2008
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
3 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2009, Gubernur menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat perlu dicabut karena tidak sesuai perkembangan.
UU No 6 Tahun 1983; UU No 18 Tahun 1997; UU no 19 Tahun 1997; UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 65 Tahun 2001.
dalam peraturan ini diatur tentang Perhitungan dasar pengenaan PKB merupakan perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2009.
Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
