PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 53.855 peraturan dalam 0,26 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1984
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perumahan, Permukiman
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 24 Tahun 1977
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 1984
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Surat Keputusan walikomadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Tanggal 28 Mei 1977 Nomor 62/a.6/1977
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 1984
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 1984
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perumahan, Permukiman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 1984
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
APBD

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan