Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

Menemukan 53.875 peraturan dalam 0,264 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2005

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Rembang No. 2 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Download file:

PERDA NO.6 TAHUN 2005_ocr.pdf

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/No. 47

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maka per1u menyusun Peraturan Daerah mengenai lzin Usaha Angkutan Jalan; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan maka per1u dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Pemberian lzin mendirikan Perusahaan Pengangkutan Dengan Kendaraan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Usaha Angkutan Jalan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Oaerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, jenis dan persyaratan permohonan izin, masa berlaku izin, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, tata cara pembukuan dan pelaporan, kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2005.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1987 dicabut.
21 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2005

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Rumah Sewaan

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

No. 6 Tahun 2005.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS)

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

2005_6 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS).pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

Perda Nomor 6 Tahun 2005.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 6 Tahun 2005

Site Plan Kawasan Industri Ketapang

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 4 Tahun 2021 tentang PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG BIDANG PENATAAN RUANG

Download file:

Perda_Kota_Pangkalpinang_2005_06.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Lemda 6 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

06.Tahun 2005.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2005

Ketertiban Umum

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda_Kab_Bangka_2005_06.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel No. 6 Tahun 2005

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Lambang Daerah Kabupaten Boven Digoel

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERDA No 6 Lamb Daerah.pdf

Lamp. Perda No 6 Lamb Daerah.pdf

Lambang-daerah-boven-digoel

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/NO.6, TLD NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang Daerah Kabupaten Boven Digoel

ABSTRAK:

Lambang Daerah merupakan pencerminan inspirasi dan aspirasi masyarakat serta mempunyai arti dan pengaruh positif terhadap suatu Daerah dan juga menggambarkan potensi sosial, ekonomi dan budaya Daerah sehingga untuk dapat memberikan cita-cita Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel dipandang perlu memiliki lambang daerah yang berisi daya kreatif disegala bidang yang merupakan identitas/simbol Daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik material dan spritual, maka perlu mengatur Lambang Daerah Kabupaten Boven Digoel dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
Dalam peratruan dibahas mengenai bentuk dan arti lambang negara, penggunaan lambang daerah, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2005.
9 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

Perda No.6 Tahun 2005 ttg...rangombo Utr-Slt.pdf

PEMBENTUKAN-KELURAHAN-KRAMAT UTARA-KRAMAT SELATAN-TIDAR UTARA-TIDAR SELATAN-JURANGOMBO UTARA-DAN-JURANGOMBO SELATAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah: • a. bahwa efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan dalam rangka turut mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; • b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut dilakukan Pemekaran Kelurahan di Kota Magelang dengan memperhatikan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainya; • c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: • 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; • 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493); • 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); • 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); • 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); • 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
Materi Pokok Peraturan Daerah ini adalah: • Ketentuan Umum • Pembentukan Kelurahan dan Batas Wilayah • Batas Wilayah • Kedudukan, Tugas dan Fungsi • Stuktur Organisasi dan Tata Kerja • Pembinaan dan Pengawasan • Ketentuan Lain-Lain • Ketentuan Peralihan • Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2005.
13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Daerah (Perda)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2005.