Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
PP Nomor 21 Tahun 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
PP Nomor 20 Tahun 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pemberian Gaji Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
Diubah dengan
  1. PP No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
  2. PP No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
  3. PP No. 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
Download file:
PP Nomor 19 Tahun 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perangkat Daerah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Mencabut
  1. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Download file:
PP Nomor 18 Tahun 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP Nomor 17 Tahun 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP Nomor 16 Tahun 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
Download file:
PP Nomor 15 Tahun 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Abstrak
Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Mencabut
  1. PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri
  2. PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik
Download file:
PP Nomor 14 Tahun 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perusahaan Umum Perum Bulog
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
  2. PP No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
Download file:
PP Nomor 13 Tahun 2016.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Download file:
PP Nomor 12 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan