Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Pemberian Istirahat Dalam Negeri
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
Diubah dengan
  1. PP No. 38 Tahun 1957 tentang Menambah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat dalam Negeri
  2. PP No. 22 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri (Lembaran-Negara 1953 No. 26)
  3. PP No. 21 Tahun 1953 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953.Mengenai Pemberian Istirahat Dalam Negari
Mencabut
  1. PP No. 6 Tahun 1948 tentang Mencabut Pasal 27 Peraturan Tentang Pengangkatan dan Gaji Pegawai Negeri dan Pasal 11 Peraturan Tentang Gaji Pekerja Penduduk di Jawa. Untuk Sementara Waktu Menjalankan Lagi "Reglement Omtrent Het Verlenen Van Binnenlandsche Verloven Aan Burgerlijke Landsdienaren
  2. Staatsblad 1912 Nomor 198 seperti diubah dan ditambah kemudian Staatsblad 1934 Nomor 479
Download file:
PP No. 015 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Perubahan Peraturan Peraturan Penyelenggaraan "Ordonnantie Op De Loon Belasting"
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 3 Tahun 1954 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 24 Tahun 1953) Tentang Penyelenggaraan "Ordonnantie Op De Loonbelasting"
Download file:
PP No. 014 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1953
Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 Nomor 721)
Abstrak
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 48 Tahun 1954 tentang Mengubah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoring Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)
Mengubah
  1. Mengubah Stbl. 1934 No.721
Download file:
PP No. 013 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1953
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 20 Tahun 1951)
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 22 Tahun 1960 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Bangsa Asing
Mengubah
  1. PP No. 62 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah NR 10 Tahun 1951, tentang Pemberian Tunjangan Luar Biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing
  2. PP No. 10 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Luar-Biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing
Download file:
PP No. 012 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Pembubaran Daerah Sulawesi Utara dan Pembentukan Daerah Tersebut Sebagai Daerah yang Bersifat Satuan Kenegaraan yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 24 Tahun 1954 tentang Pembentukan Wilayah Gabungan Bolaang Mangondow Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
  2. PP No. 23 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 17 Tahun 1953)
  3. PP No. 23 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 17 Tahun 1953)
Download file:
PP No. 011 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Pelanjutan Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Download file:
PP No. 010 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Gaji Penjabat Thesaurir Jenderal dan Perubahan Kedudukan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 21 Tahun 1948 tentang Gaji Pegawai Negeri 1948
Download file:
PP No. 009 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Penguasaan Tanah-Tanah Negara
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Status Peraturan
Mencabut
  1. Stbl. 1911 No. 110 & Stbl. 1940 No. 430
Download file:
PP No. 008 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1953
Pengubahan "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationale Post Besluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional
Diubah dengan
  1. PP No. 42 Tahun 1957 tentang Pengubahan Lebih Lanjut "Internationale Postverordening 1948" (Staatsblad 1949 No. 76), Sebagaimana Telah Kerap Kali diubah dan ditambah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 13)
Mengubah
  1. PP No. 21 Tahun 1952 tentang Mengubah "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationaal Postbesluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)
Download file:
PP No. 007 Tahun 1953.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1953
• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu
Gaji Para Pejabat Sekretaris Jenderal Pada Pelbagai Kementrian
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:
PP No. 006 Tahun 1953.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan