Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1981
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Kota Administratif Dili
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
Download file:
PP NO 41 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1981
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Kota Administratif Bau-Bau
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 40 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1981
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pemindahan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang/Teluk Betung Ke Kota Kalianda Di Kecamatan Kalianda Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 39 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1981
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Kota Administratif Lubuk Linggau
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 38 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1981
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pupuk
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 37 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1981
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Semen
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 13 Tahun 1984 tentang Penjualan Seluruh Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Madura
Download file:
PP NO 36 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1981
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota Dan Kecamatan Binjai Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Utara Dan Kecamatan Siantara Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar, Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota Dan Kecamatan Sibolga Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Sumatera Utara
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 35 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1981
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 34 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 33 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Pembentukan Kecamatan Tempuran Dan Kecamatan Lemahabang Di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO 32 TH 1981.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan