Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
Abstrak
Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Kedalam Wilayah Republik Indonesia
Download file:
PP NO 71 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Kebandarudaraan
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan
Download file:
PP NO 70 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Kepelabuhanan
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
Mencabut
  1. PP No. 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan
Download file:
PP NO 69 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2001
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri
Abstrak
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 71 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri
Download file:
PP NO 68 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP NO 67 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Retribusi Daerah
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 45 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah
  2. PP No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
Download file:
PP NO 66 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pajak Daerah
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 64 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
  2. PP No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  3. PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
Download file:
PP NO 65 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Mencabut
  1. PP No. 48 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  2. PP No. 1 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  3. PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
  4. PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP NO 64 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
PP NO 63 TH 2001.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
PP NO 62 TH 2001.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan