Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean
Mengubah
  1. PP No. 146 Tahun 2000 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Download file:
PP No.38 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Mencabut
  1. PP No. 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Download file:
PP No.37 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Mencabut
  1. PP No. 32 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
Download file:
PP No.36 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 31 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
Download file:
PP No.35 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Download file:
PP No.34 TH 2003.pdf
PP No.34 TH 2003_lampiran2.pdf
PP No.34 TH 2003_lampiran3.pdf
PP No.34 TH 2003_lampiran4.pdf
PP No.34 TH 2003_lampiran5.pdf
PP No.34 TH 2003_lampiran6.pdf
PP No.34 TH 2003_lampiran1.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 62 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat
  2. PP No. 53 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Watampone
  3. PP No. 41 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Klaten
  4. PP No. 36 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto
  5. PP No. 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap
  6. PP No. 24 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Adminstratif Baturaja
  7. PP No. 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Kisaran
  8. PP No. 14 Tahun 1976 tentang Pembentukan Kota Administratif Jember
Download file:
PP No.33 Tahun 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Download file:
PP No.32 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
BUMN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Download file:
PP 31 Tahun 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
Abstrak
BUMN
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
Download file:
PP No.30 TH 2003.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2003
• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu
Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No.29 TH 2003.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan