Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
a. Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. Bahwa pemerintah Kabupaten Seluma berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarustamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan daerah yang responsife terhadap kebutuhan anak;
1. UU No. 4 Tahun 1979
2. UU No. 39 Tahun 1999
3. UU No. 1 Tahun 200
4. UU No. 3 Tahun 2003
5. UU No. 23 Tahun 2004
6. UU No. 21 Tahun 2007
7. UU No. 11 Tahun 2012
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. UU No. 17 Tahun 2016
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2011
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2011
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011
15. Perda Kab. Seluma No. 1 Tahun 2016
Pasal 3 :
Tujuan kebijakan KLA adalah :
a. Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam mewujudkan hak anak; dan
c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 45 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan adanya pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Seluma Tahun 2017;
b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 Tahun 2004
4. UU No. 25 Tahun 2004
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 17 Tahun 2007
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 55 Tahun 2005
9. PP No. 58 Tahun 2005
10. PP No. 8 Tahun 2006
11. PP No. 39 Tahun 2006
12. PP No. 40 Tahun 2006
13. PP No. 3 Tahun 2007
14. PP No. 8 Tahun 2008
15. Perpres No. 2 Tahun 2014
16. Permendagri No. 13 Tahun 2006
17. Permendagri No. 54 Tahun 2010
18. Permendagri No. 80 Tahun 2015
19. Permendagri No. 18 Tahun 2016
20. Perda Kab. Seluma No. 5 Tahun 2005
21. Perda Kab. Seluma No. 6 Tahun 2016
22. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
Pasal 1 :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 diubah sebagai berikut:
Ketentuan pada pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3 :
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri dar 1 (satu) Buku meliputi;
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE DUA
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN TAHUN 2017
BAB IV : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 44 Tahun 2017
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
A. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 20 Tahun 2003
3. UU No. 23 Tahun 2004
4. UU No. 12 Tahun 2011
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 19 Tahun 2005
7. PP No. 47 Tahun 2008
8. PP No. 48 Tahun 2008
9. PP No. 17 Tahun 2010
10. PP No. 18 Tahun 2016
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016
13. Perda kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
14. Perbup No. 31 Tahun 2016
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan bupati ini dibentuk pengalihfungsian Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Seluma menjadi Satuan Pendidikan Nonformal dengan nama Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten Seluma.
(2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) dibentuk berdasarkan potensi,karakteristik dan beban kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 43 Tahun 2017
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Seluma dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
b. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
1. UU No. 28 Tahun 1999
2. UU No. 31 Tahun 1999
3. UU No. 30 Tahun 2002
4. UU No. 3 Tahun 2003
5. UU No. 12 Tahun 2011
6. UU No. 5 Tahun 2014
7. UU No 23 Tahun 2014
8. PP No. 79 Tahun 2005
9. PP No. 60 Tahun 2008
10. PP No. 53 Tahun 2010
11. Perpres No. 55 Tahun 2012
12. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 52 Tahun 2014
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 02 Tahun 2014
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/ Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembagunan Nasional, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 dalam Rangka Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Seluma agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah guna mewujutkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan serta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2 016-2021 perlu disusun Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;
1. PP No. 55 Tahun 2005
2. PP No. 58 Tahun 2005
3. PP No. 8 Tahun 2006
4. PP No. 39 Tahun 2006
5. PP No. 40 Tahun 2006
6. PP No. 3 Tahun 2007
7. PP No. 8 Tahun 2008
8. Perpres No. 2 Tahun 2014
9. Permendagri No. 13 Tahun 2006
10. Permendagri No. 54 Tahun 2010
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015
12. Permendagri No. 32 Tahun 2017
13. Perda kab. Seluma No. 5 Tahun 2005
14. Perda kab. Seluma No. 6 Tahun 2016
15. Perda kab. Seluma No. 8 tahun 2016
Pasal 2
Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan landasan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 40 Tahun 2017
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk melaporkan kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bahwa peraturan Bupati Seluma Nomor 28 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma perlu disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara , sehingga perlu di ganti;
1. UU No. 28 Tahun 1999
2. UU No. 31 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 30 Tahun 2002
5. UU No. 5 Tahun 2014
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 79 Tahun 2005
8. PP No. 60 Tahun 2008
9. PP No. 53 Tahun 2010
10. Perpres No. 55 Tahun 2012
11. Instruksi presiden No. 5 Tahun 2004
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 52 Tahun 2014
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati azaz umum Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan nepotisme
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
Peraturan Bupati Seluma Nomor 28 Tahun 2016 tentang Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 38 Tahun 2017
PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Bahwa salahsatu upaya untuk mewujudkan peningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Kesehatan di RSUD Tais adalah melalui pemberian imbalan jasa pelayanan bagi tenaga medis dan non medis yang bersumber dari pendapatan fungsionalm rumah sakit terhadap pelayanan pasien umum dan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
1. UU No. 09 Tahun 1967
2. UU No. 40 Tahun 2004
3. UU No. 03 Tahun 2003
4. UU No. 36 Tahun 2009
5. UU No. 44 Tahun 2009
6. UU No. 24 Tahun 2011
7. PP No. 101 Tahun 2012
8. Perpres No. 12 Tahun 2013
9. Peraturan menteri kesehatan No. 28 Tahun 2014
10. Peraturan menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014
11. Keputusan menteri kesehatan No. 436/Menkes/IV / 1993
12. Perda kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
13. Perda kab. Seluma No. 6 Tahun 2011
1. Tujuan penetapan pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan adalah untuk untuk meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Tais.
2. Manajemen rumah sakit bekewajiban menyiapkan alokasi biaya untuk jasa pegawai rumah sakit yang di anggarkan melalui anggaran rumah sakit / Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
3. Setiap pegawai RSUD Tais berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya.
4. Setiap pegawai RSUD Tais berkewajiban memberikan pelayanan yang bermutu sesuai ddengan stndar pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
a. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk Warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional;
b. Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban kepemilikan dokumen identitas bagi setiap penduduk, termasuk penduduk yang berusia kurang dari 17 Tahun, dipandang perlu untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA);
1. UU No. 23 Tahun 2002
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 23 Tahun 2006
4. UU No. 12 Tahun 2011
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. Peraturan RI No. 38 Tahun 2007
7. Perpres No. 25 Tahun 2008
8. Permendagri No. 9 Tahun 2011
9. Permendagri No. 2 Tahun 2016
10. Permendagri No. 9 Tahun 2016
11. Keputusan menteri dalam negeri No. 471.13-112 Tahun 2017
12. Perda kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
Pasal 2 pemerintah Kabupaten Seluma menerbitkan Kartu Identitas Anak dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 35 Tahun 2017
TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TIPE B KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Tipe B Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
10. Perbup Seluma No. 33 Tahun 2016
Pasal 3 :
Kecamatan mempunyai tugas peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Mencabut :
1. Perbup No. 45 Tahun 2010
2. Perbup No. 46 Tahun 2010
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2017
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Menimbamg;
a. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dasa, Bupati menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. UU No. 33 Tahun 2004
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. PP No. 43 Tahun 2014
6. Permendagri No. 113 Tahun 2014
7. Perda kab. Seluma No. 1 Tahun 2017
8. Perbup No. 2 Tahun 2017
Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2019.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
