Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018. Untuk memenuhi ketentuan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Barito Kuala dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBD bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 109 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa yang bersumber dari apbd bagi setiap desa di kabupaten barito kuala tahun anggaran 2018, yang meliputi perubahan ayat (1) Pasal 4, Pasal 8, ayat (1) Pasal 10, Pasal 11, dan ayat (3) Pasal 12.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Percepatan Universal Health Coverage Kartu Indonesia Sehat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk percepatan terlaksananya Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu untuk menetapkan Pedoman Percepatan Universal Health Coverage di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapakan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Universal Health Coverage di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Mcnkcs/SK/V/2009; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/VI/2009; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Percepatan Universal Health Coverage Kartu Indonesia Sehat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Segmen Kepersetaan
3. Pengawasan Dan Pemeriksaan Kepatuhan
4. Pelayanan Kesehatan
5. Monitoring Dan Evaluasi
6. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2014.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Barito Kuala Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang kebijakan dan strategi kabupaten barito kuala dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang meliputi : ketentuan umum, arah jakstrada kabupaten, penyelenggaraan jakstrada, pendanaan, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mengelola uang daerah, menunjang kelancaran penerimaah daerah, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah/pengeluaran daerah sesuai rencana pengeluaran serta Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank perlu adanya kebijaksan Pengelolaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transfaran dan bertanggung jawab. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang tata cara pengelolaan rekening kas pemerintah daerah, yang meliputi : ketentuan umum, uang daerah, rekening kas umum daerah dan satuan kerja perangkat desa (SKPD), penempatan uang daerah dalam bentuk deposito, pengajuan surat permohonan kemitraan, kerja sama, tata cara penempatan uang daerah, pencairan uang daerah, evaluasi dan rekonsiliasi, pembukaan dan penutupan rekening, bunga dan/atau jasa giro serta pelayanan, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang Bersumber dari APBN bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018. Ketentuan mengenai pelaporan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang Bersumber dari APBN bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa yang bersumber dari APBN bagi setiap desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018, yaitu penambahan diantara Pasal 8 dan Pasal 9 yakni pasal 8A dan perubahan ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (4) pada Pasal 14.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi belanja gaji dan tunjangan
PNS, serta adanya beberapa perubahan yang perlu
disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor
106 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Barito Kuala tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun
2017; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2017 .
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 diubah serta pada Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2a Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu
disempurnakan.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2A Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 2a Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu
disempurnakan, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2a
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perda Kab. Batola Nomor 15 Tahun 2016 dan Perda Kab. Batola Nomor 16 Tahun 2016.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2a Tahun 2014, diubah yaitu Ketentuan pasal 6 ayat (4) point b dihapus dan point c menjadi point b
sbb: (b) Aparat Pengelola pemungutan diberikan insentif sebesar 4 % (empat
perseratus) dengan rincian pembagian diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala SKPD masing-masing pengelola pungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN JADWAL ONLINE KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA PADA SUB BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas teknis penyelenggaraan tugas pelayanan kepada pimpinan, SKPD/ Instansi dan masyarakat secara umum yang menyangkut dengan hubungan masyarakat dan keprotokalan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur yang ada di Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2017;
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN JADWAL ONLINE KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA PADA SUB BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Standar Operasional Prosedur Penggunaan Jadwal Online Kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (JALIN KULA); 3. Tata Kerja; 4. Sarana dan Prasarana; 5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Al Qur'an
ABSTRAK:
Pendidikan Al-Qur’an merupakan bagian dari upaya
untuk mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka
dipandang perlu melaksanakan kegiatan pendidikan AlQur’an
di
Kabupaten
Barito
Kuala. pendidikan Al-Qur’an merupakan salah satu
kewajiban bagi umat muslim sehingga pelaksanaan
pendidikan Alqur’an bagi siswa PAUD, SD dan SMP
merupakan upaya strategis dalam rangka membangun dan
membentuk generasi muda yang berakhlak dan berwawasan
Qur’ani. PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Barito Kuala dapat
melaksanakan kegiatan pendidikan Al-Qur’an sebagai upaya
meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan
kehidupan beragama sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tentang
Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendidikan Al-Qur’an.
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23
Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Nomor
7 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat tentang Pendidikan Al Qur'an, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an; Pendidik dan Pengajar; Sarana dan Prasarana Pendidikan; Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Al Qur'an; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan
efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Izin Tanda Daftar Perusahaan Kabupaten Barito
Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan ini memuat tentang Standar Operasional Prosedur Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika: Ketentuan Umum; SOP TDP; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
