Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan BPD, Susunan Kelembagaan, dan Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentnag Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang memuat: Keanggotaan BPD; Panitia Pengisian; Penetapan Pemilih; Pencalonan dan Peresmian; Biaya dan Masa Keanggotaan; Larangan dan Sanksi; Fungsi dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Hubungan Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
43 halaman; Lampiran 93 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik pejabat struktural dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa daerah; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Unit Kerja Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Bagian Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kode Etik Unit Kerja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik; Komite Etik; Pemeriksaan Keputusan; Sanksi; Sekretariat; Pembiayaan; dan Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat.
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Struktur Organisasi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dan Inspektorat
ABSTRAK:
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah, perlu dilakukan perubahan susunan
organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat diubah yaitu terkait Staf Ahli Bupati, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat.
5 halaman, lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perubahan status UPPM Handil Bakti (Unit RSUD) menjadi Ul-T Dinas Kesehatan, serta adanya keadaan rnendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pernerintah Daerah dan/ atau Pernerintah Kabupaten Barito Kuala dan masyarakat, sehingga perlu rnelakukan perubahan dan/atau pergeseran antar organisasi dan antar kelompok belanja yang harus disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 20Uf tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah 'rabun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan .sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Barito Kuala tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati
Barito Kuala Nomor 82 'rabun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; Lampiran I dan Lampiran II diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
7 halaman; Lampiran 31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dirubah dan ditambahkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 246 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 246 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah KabupatenBarito Kuala Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Surat Penguasaan Fisik Tanah Wajib Didata Menjadi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pendataan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan pajak bumi, dan bangunan perdesaan dan perkotaan maka diperlukan standar operasional prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Yang wajib didata sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Yang Wajib Didata Menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan, yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
6 halaman; Lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perubahan status UPPM Handil Bakti (Unit RSUD) menjadi UPT Dinas Kesehatan, dalam rangka memenuhi belanja gaji dan tunjangan, serta adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nornor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; ndang-Undang Nomor 15 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Lampiran 1 dan Lampiran 2 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
6 halaman; Lampiran 25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2019
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan. pasal 246 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang memuat: Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) "IJE JELA" untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang
mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan
dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh
dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak
dasar warga negara secara layak.
dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap
masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien dan
dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk Sistem
Layanan Terpadu.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembentukan Sistem Layanan
Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan
Penaggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Perturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Indonesia Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2018; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
195/HUK/2016; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2018; Peraturan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor :
488/ DYS 3/KPTS/7/2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat tentang Sistem Layanan
Rujukan Terpadu (SLRT) "IJE JELA" untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Barito Kuala, yang berisi: Ketentuan Umum; Sistem Layanan Rujukan Terpadu; Proses Penanganan Keluhan; Pembiayaan; Monitoring dan Evaluasi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2019.
10 halaman; lampiran 2 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
