Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Pembentukan dan Kedudukan; Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Eselonering, Pengangkatan, dan Pemberhentian; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
7 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi tunjangan PNS dan adanya keadaan mendesak, serta adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018; .Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2019 ini Mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 dapat
dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dan
dasar hukum dalam pelaksanaannya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000,
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 33);
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonoesia Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke
dua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD sebagaimana telah dirubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
APBD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018
Nomor 465);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010
Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak BPHTB (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 12)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2013 tentang PBB Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 69).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEDOMAN APBD
BAB III
PRINSIP DAN ASAS PELAKSANAAN APBD
BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB V
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
BAB VI
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
BAB VII
TRANSAKSI NON TUNAI
BAB VIII
PERGESERAN ANGGARAN
BAB IX
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
BAB X
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN LEMBUR KERJA
BAB XI
PERJALANAN DINAS
BAB XII
PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PELAKSANAAN PEKERJAAN
BAB XIII
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SEMINAR ATAU
LOKAKARYA SERTA KEGIATAN LAINNYA
BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
-
-
48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batola
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal
144 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran,
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-
2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
Nomor 34);
14. Peratauran Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan
Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2016 Nomor 36).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III
TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019.
-
-
48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Barito Kuala Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; bahwa perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan untuk penyesuaian kebijakan akuntansi daerah dengan kondisi di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 Nomor 20 diubah, dihapus, dan/atau ditambah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Barito Kuala Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
4 halaman; Lampiran 20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi; bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagairnana dimaksud dalam huruf a di atas, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah rumah serta lingkungan; bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi di ruang kelas dilakukan melalui insersi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; ; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; ; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi; Pelaksana Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi; Kerja Sama; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Bahwa untuk percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Pasal 13 huruf g, Pasal 14 huruf i, Pasal 15 huruf n, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang memuat: Ketentuan Umum; Persiapan; Prakonstruksi; Konstruksi; Pasca Konstruksi; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil
dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan
daerah, yang .diharapkan mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka
perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan
berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung
dari hulu hingga hilir. untuk menjamin tercapainya sasaran
pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu
didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana
pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan
produk lokal unggulan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998; eraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 1'7 Tahun 2013; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor '78/MIND/PER/9/2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nornor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2012; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2017.
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan dan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah, yang berisi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewenangan; Pengembangan PLUD; Pemasaran PLUD; Kemitraan; Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Data Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan data infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang pada kabupaten Barito Kuala yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala, di mana data tersebut juga dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kabupaten Barito Kuala yang lain; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala tentang Pengelolaan Data Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Data Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Kabupaten Barito Kuala. yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistem Pengelolaan Satu Data Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pengumpulan Data; Pengelolaan Data; Verifikasi dan Validasi Data; Diseminasi Data; Data Rahasia; Koordinasi dan Kerjasama; Forum Data; Insentif dan Disinsentif; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Modern di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; bahwa agar pendirian dan keberadaan Pusat perbelanjaan dan toko modern tidak merugikan pasar tradisional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, maka perlu menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pusat perbelanjaan atau toko modem dengan prinsip kesamaan dan keadilan; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang PengelolaanPasar di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu mengatur penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Barito Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membuat Peraturan Bupati tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern di Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nornor 70 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisionaldan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Modern di Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; Lokasi, Luas Lantai Penjualan, Jam Kerja; Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Perbatasan Kabupaten/Kota; Kemitraan Usaha; Perizinan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Kewajiban dan Larangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
