Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengawasan Liquified Petrolium Gas Tabung 3 Kilogram Di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan program konversi minyak
tanah ke liquified petrolium gas (LPG) tabung 3 kg
bersubsidi agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah
dan menjamin ketersediaan pasokan LPG di Kabupaten
Barito Kuala, perlu adanya petunjuk pelaksanaan
pendistribusian dan pengawasan Liquefied Petrolium Gas
(LPG) Tabung 3 Kilogram.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tabun 1959; UU Nomor 22 Tahun 2001; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 36 Tahun 2004; PP Nomor 79 Tahun 2005; Perpres Nomor 104 Tahun 2004; Peraturan Menteri ESDM Nomor 021 Tahun 2007; Peraturan Menteri ESDM 1 Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Menteri ESDM Nomor
26 Tahun 2009; Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011
dan Nomor 5 Tahun 2011; Kepmen ESDM Nomor
3174/K/12/MEN/2007.
Peraturan ini mengatur tentang etunjuk Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengawasan Liquified Petrolium Gas Tabung 3 Kilogram Di Kabupaten Barito Kuala yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengalokasian LPG Tabung 3 KG Bersubsidi; Pendistribusian LPG Tabung 3 KG Bersubsidi; Harga Jual LPG Tabung 3 KG Bersubsidi; Perizinan Pangkalan LPG Tabung 3 KG Bersubsidi; Monitoring dan Evaluasi; Larangan; Pelaporan; Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, aman dan nyaman di Mal Pelayanan Publik, maka perlu diatur mekanisme penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 96 Tahun
2012; PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2009; PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2012; PermenPAN Nomor 23
Tahun 2017; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun
2016; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala yang memuat Ketentuan Umum; Tujuan dan Prinsip; Penyelenggaraan Pelayanan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negen Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur pemberian penghasilan kcpada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP 30 tahun 2019; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; PermenPAN RB Nomor 34 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 39 Tahun 2013; PermenPAN RB Nomor 41 Tahun 2018; Permendagri Nomor 6 Tahun 2021; Perda Nomor 15 Tahun 2016; Perda Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang memuat Ketentuan Umum; Maksud,Tujuan dan Prinsip Pemberian TPP ASN; Ruang Lingkup Pemberian TPP ASN; Komponen dan Bobot TPP ASN; Disiplin Kerja; Tugas Tambahan; Pembayaran TPP; Kewajiban dan Sanksi; Penambahan Anggaran; Evaluasi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Mencabut Peraturan Bupan Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Barito
Kuala Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembentukan,
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz
Marabahan Kabupaten Barito Kuala, maka perlu
dilakukan penyusunan uraian tugas Rumah Sakit Umum
Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 18 Tabun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 47 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 77 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permenkes Nomor 3 Tahun 2020; Perda Kab. Batola Nomor 11
Tahun 2010; Perda Kab. Batola Nomor 15
Tahun 2016; Perda Kab. Batola Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Dewan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), perlu
mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD). Agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas di Kabupaten
Barito Kuala berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan
efektif, serta akuntabel, perlu diatur mengenai Pedoman
Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPT Puskesmas di
Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permenkes Nomor 44 Tahun Tahun 2016; Permenkes Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019; Permenkes Nomor 43 Tahun 2019; Perda Kab. Batola Nomor 11 Tahun
2010; Perda Kab. Batola Nomor 9 Tahun
2020; Perbup Batola Nomor 99 Tahun 2020; Perbup Batola Nomor 103 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Pendapatan, Biaya dan Pembiayaan; Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 31 Tahun
2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu
dilakukan perubahan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 31 Tahun
2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala diubah yaitu terkait jenis perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, serta non perizinan yang didelegasikan wewenangnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 31 Tahun
2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ulrur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
ABSTRAK:
Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Tarif retribusi PelayananTera/TeraUlang Alat Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) tidak efektif lagi tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini sehingga dengan mempertimbangkan Pasal 8 ayat (1), (2),dan (3) yang menegaskan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UUNomor 8 Tahun1981; UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 26 Tahun 1983; PP Nomor 2 Tahun 1985; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendag Nomor 67 Tahun 2018; Permendag Nomor 68 Tahun 2018; Perda Kab. Batola Nomor 10 Tahu 2011; Perda Kab. Batola Nomor 15 Tahun
2016; Perda Kab. Batola Nomor 12 Tahun 2017.
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana
maksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 12 Tahun 2017 dilakukan perubahan besarnya tarif dan ditetapkan
dalam lampiran ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang Alat Ulrur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
12 halaman; Lampiran 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:
bahwa tarif restribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan melihat perkembangan perekonomian masyarakat; bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari penjualan produksi usaha daerah dibidang pembenihan ikan berupa benih ikan maka perlu ditetapkan kembali tarif baru untuk retribusi produksi usaha daerah yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan dengan melihat perkembangan perekonomian masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran, Tata Cara, Penggunaan, Pembukuan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran - Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran - Ganti Uang (SPP-GU)
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai besaran UP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004 ; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; Perpres Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2020; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 11Tahun 2010; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020; Perbup Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Besaran, Tata Cara, Penggunaan, Pembukuan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran - Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran - Ganti Uang (SPP-GU), yang memuat: Ketentuan Umum; Penetapan Penggunaan Batas Jumlah dan Mekanisme SPP-UP dan SPP-GU; Pembukuan SPP-UP dan SPP-GU; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban SPP-UP Dan SPP-GU, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
11 halaman; Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan persetujuan Pj. Sekretaris Daerah tentang penyesuaian biaya perjalanan dinas luar daerah, biaya penginapan bagi Asisten/Anggota DPRD dan Eselon II yang masih rendah dan penyesuaian kategori perjalanan dinas untuk Wakil Ketua DPRD dalam Standar Satuan Harga 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peratuan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
