Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang di biayai dari dana di luar Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dearah
ABSTRAK:
bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang dibiayai dari dana diluar anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang Undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang Undang Nomer 23 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 79 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 15 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 16 Tahun 2016;Keputusan Bupati Barito Kuala Nomer 188.45/348/KUM/2010;Peraturan Bupati Barito Kuala Nomer 46 Tahun 2015;Peraturan Bupati Barito Kuala Nomer 7 Tahun 2021;Peraturan Bupati Barito Kuala Nomer 105 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Yang dibiayai Dari Dana Diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Prinsip dan Etika Pengadaan;Fleksibilitas;Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;Jenjang Nilai;Pengendalian,Pembinaan,dan Pengawasan;Sanksi;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, Rencana kerja Pemerintah Desa, dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 64 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terkait Perencanaan Pembangunan Desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 16 Tahun 2019;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 18 Tahun 2019;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 21 Tahun 2020;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencna Pembangunan Jangka Menegah Desa,Rencana Kerja Pemeintah Desa, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Perencanaan Pembangunan Desa;Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;Ketentuan Lail-lain;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 102 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengapusan Bagunan Milik Daerah dengan cara penjualan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi penghapusan bangunan milik daerah milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Kuala; perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Standar Operasional Prosedur Penghapusan Bangunan Barang Milik Daerah dengan cara penjualan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan Bangunan Barang Milik Daerah Dengan Cara Penjualan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pemindahtanganan;Penjualan;Penghapusan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 101 Tahun 2022
PERBUP Kab. Barito Kuala Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak hasil pajak dan retribusi dari Desa masing masing;bahwa dalam rangka penyesuaian besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022, Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2022.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 6 tahun 2014;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupatrn Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian,Penyaluran,dan Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 100 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022;bahwa dalam rangka penyesuaian besaran Alokasi Dana Desa atas Perubahan Rincian Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022.
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito kuala Nomor 6 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomoor 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja;Struktur Organisasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD.2022/NO.99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat DPRD tidak sesuai lagi dengan perkembangan kelembagaan organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan;bahwa berdasrkan peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Barito Kuala Nomer 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah, Maka Peru Dilakukan Perubahan Tipe Dinas Lingkungan Hidup Dari Tipe B Menjadi Tipe A dan Jumlah Bidang Dari 3 Bidang Menjadi 4 Bidang; bahwa Berdasrkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan Huruf b, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala
Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomer 8 Tahun 1974;Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomer 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2017;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 99 Tahun 2018;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 15 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 16 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 5 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomer 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 95 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pelaporan dan Tanggungjawab serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Instansi Pemerintahan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah organisasi kemasyarakatan di Lingkugan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah organisasi kemasyarakatan di Lingkugan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah organisasi kemasyarakatan di Lingkugan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Hibah;
Monitoring dan Evaluasi;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pertanggungjawaban APBD; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta dalam upaya pelaksa naan fungsinya secara professional, maka perlu ditunjang sistem pembiayaan yang memadai;
Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka besaran tarif Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Aziz Marabahan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Aziz Marabahan, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Obyek, Subyek, dan Prinsip dalam penetapan tarif;
Ruang Lingkup Tarif Pelayanan Kesehatan;
Struktur Tarif dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan;
Tata Cara Pemungutan;
Kerjasama dangan Pihak Ketiga;dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
58 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 92 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Satndar Operasional Prosedur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala; Ruang LIngkup; Pelaksanaan SOP OPD; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
