Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 231 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 43 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 43 Tahun 2017 (1).pdf

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31);
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 3. STANDAR BIAYA UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 42 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 43 Tahun 2017.pdf

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Um urn Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan ............... Daer ah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB V KETENTUN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 43 TAHUN 2017
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 41 Tahun 2017

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 41 Tahun 2017.pdf

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan perangkat daerah dalampenyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung; c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi, perlu BUPATI ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENREKANG, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan perangkat daerah dalampenyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung; c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi, perlu BUPATI ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENREKANG, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan perangkat daerah dalampenyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung; c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi, perlu - 2 - diatur ketentuan mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Enrekang
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Enrekang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; - 3 - 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 14); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 4); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG BAB III KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 41 TAHUN 2017
181

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 40 Tahun 2017

Pedoman Pemberian Instensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 40 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN PEMBERIAN INSTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Instensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Instansi pelaksana dan yang membantu Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu memberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 40 TAHUN 2017
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 39 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Enrekang

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 39 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CATA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Enrekang belum sesuai dengan ketentuan pada huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
NOMOR .39 TAHUN 2017
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 38 Tahun 2017

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Industri Maiwa (KIWA)

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 38 Tahun 2017.pdf

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN INDUSTRI MAIWA (KIWA)

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Industri Maiwa (KIWA)

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka terwujudnya suatu karakter, citra kawasan, tematis serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan perlu adanya pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang suatu kawasan; . b. bahwa rencana tata bangunan dan lingkungan Kawasan Industri Maiwa disusun sebagai acuan dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif dan berkelanjutan serta sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam penerbitan izin mendirikan bangunan dalam kawasan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Mengingat: dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum perencanaan tata bangunan dan lingkungan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Industri Maiwa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); -2- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 38 TAHUN 2017
31

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 36 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 36 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGAWKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2017/No.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peratu.ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pengalokasian ADD paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah di kurangi Dana Alokasi khusus; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Enrekang belum sesuai dengan ketentuan pada huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.07 /2015 tentang Perubahan Dan/ Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah . Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR: 36 TAHUN 2017
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 35 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 35 Tahun 2017 (1).pdf

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017; b. bahwa dalam Tahun Anggaran berkenaan terdapat kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan pada Tahun Anggaran sebelumnya sehingga perlu segera ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2017; c. bahwa sambil menunggu APBD Perubahan Kabupaten Enrekang T'ah un Anggaran 2017, perlu melakukan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017 sebagai dasar pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
1. U n dang - Und ang Nom o r 29 T a hun 1 9 59 te ntang P e m b e n t ukan Dae rah T ing ka t II d i Su law e s i (Le mb aran Ne g ara R e publ ik Ind one s i a Tah u n 1 959 N o mor 74 , T am b ahan L e m b ar an N e g a r a R e pu b l ik Ind one si a N o m or 1 8 2 2) ; 1 Ta hu n 2004 2. U ndang - Und ang N o m o r 17 T ahun 200 3 t e nt ang K euang an Ne g ar a (L e m b aran Ne g ar a R e pu b li k I nd o ne s i a T ah u n 2003 No m o r 47, T a m b ahan L e m b aran Ne g ara Re p u b li k I ndon e s i a No m o r 428 6) ; 3. U ndang -Undang Nom or te nta ng P e rb e ndaharaan Ne g ara (L e m b aran Ne g ar a R e pub li k I n d on e s i a Tahun 200 4 No m o r 5 , Ta mb ahan Le mb ar an N e g ara R e pu b l ik I nd o ne s ia No m o r 4355 ) ; 4. U nd ang -Und ang Nom or 1 5 Tah u n 200 4 tent ang Pe m e riks aan Pe ng el o laan d an T an g gu ng J awab Ke uan g an Ne g ara (Le m b aran Ne g ara R e pu b li k Ind one si a T ahu n 200 4 No m o r 66, T amb ahan Le m b aran Ne g ara Re p ub li k I n d o ne si a N om o r 44 00 ); 5. U nd ang - Und ang No m or 25 T ahun 2004 t e n tang Si s t e m Pe re nc an aan Pe m b angu nan Nasional (L e mb ar an Ne g ara R e pu b l i k I nd on e s ia T ahu n 200 4 No m or 104 , T amb ahan Le m b ar an N e g ara R e p ub li k I n d o ne si a N om or 442 1 ); 6 . Und ang -U ndang No m or 33 Tahu n 200 4 t entang P e rimb an g an Ke uang an a nta ra P e m e ri nt ah Pu sat d an Pe m e ri nt ahan D ae ra h ( L e m bara n Ne g ar a Re p ub l i k I nd on e s i a T ahu n 20 0 4 No m or 126, T amb ahan L e m b aran Ne g ara R e p u b li k I ndone si a No m o r 443 8) ; 7. Undang -Und ang N o m or 28 T ahun 200 9 tent ang P aja k D ae rah d an R e tr i b us i Dae rah (L e m b ar an Ne g ar a R epub li k I n d on e s i a Tahu n 200 9 N o m or 13 0 , Tamb ahan Le mb aran Ne g ar a R e pub li k Indone si a No m o r 504 9 ) ; 8. U nd an g -U ndang Nom or 12 T ahun 2 011 t ent ang P e m b e ntukan P e r atur an Pe ru nd ang -U ndang an (Lemb aran N e g ara R e pu b lik I n d o ne s ia T ahun 2011 No mo r 82 , T amb ahan Le m b aran Ne g ar a R I No mo r 52 34 ) ; 9. U nd ang -U ndang N o m or 6 Tah un 2014 T ent ang D e sa (L e m b ar an Ne g ar a R e pu blik In done s i a T ahun 2014 N o m o r
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
NOMOR "35" TAHUN 2017
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 34 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendaftaran Tanah Sistematis

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 34 Tahun 2017.pdf

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/No.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat Kabupaten Enrekang, perlu dilakukan pendaftaran tanah; b. bahwa dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pengaturan besaran dana yang dikeluarkan dalam rangka pendaftaran tanah masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Tanah Sistematis;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179); 6. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017 dan 34 Tahun 2017;
1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 3. PELAKSANAAN PENDAFfARAN TANAH SISTEMATIS 4. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 33 Tahun 2017

Pedoman Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa

Abstrak

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 33 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN SAKAL CALON KEPALA DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 ten tang Enrekang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Mengingat Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Seleksi Tambahan Baka! Calon Kepala Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB lII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR:33 TAHUN 2017
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT