Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; PMK Nomor 8/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kab Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kab Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019
Bupati menetapkan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan secara merata tiap kelurahan sebesar Rp366.000.000,- (Tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2020
PERBUP Kab. Murung Raya No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Mencabut
PERBUP Kab. Murung Raya No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun
2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7
Tahun 2019; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019
Dana Desa yang diterima kepada setiap desa di
Kabupaten Murung Raya sebesar
Rp.129.464.072.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan
Miliar Empat Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Dua
Ribu Rupiah)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 3)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020
PERBUP Kab. Murung Raya No. 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
bagian dari penerimaan daerah yang termasuk dalam
Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dalam pemanfaatannya
sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan
pembangunan di daerah. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari sector pajak daerah dan retribusi daerah, maka
untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan
pelimpahan sebagian kewenangan dalam pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah kepada perangkat
daerah terkait. sesuai Pasal 5 ayat (2) huruf e, Pasal 5 ayat (4)
Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh
kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku pengguna anggaran
Undang-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 27
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun
2019
Ruang lingkup pelimpahan bidang Pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Pajak Daerah; dan
b. Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu,
memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat, termasuk dalam
kondisi gawat darurat atau kondisi krisis
kesehatan, diperlukan respon cepat dan terpadu
guna meminimalisir korban, untuk itu perlu
adanya sistem penanganan gawat darurat
terpadu. untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat
(3) dan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu,
Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan
Keselamatan Terpadu/Public Safety Center serta
memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap
penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun
2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun
2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun
2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun
2019;
Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPGDT meliputi penyelenggaraan
kegawatdaruratan medis sehari-hari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2020
Perbup Kab. Murung Raya No. 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan terget bidang tanah
untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) di Kabupaten Murung Raya sebanyak 3.000 (tiga
ribu) bidang tanah pada Tahun 2020, maka untuk
kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Dan Pembiayaan Pendaftaran tanah
Sistematis Lengkap
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; eraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2017 Nomor 155) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2017 Nomor 155) diubah
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat