PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 33 TAHUN 2017
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2018/NO.5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo nomor 33 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk sehubungan dengan perkembangan dan keadaan penggunaan angaran yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan anggaran serta program kegiatan di masyarakat menuntut pergeseran antar rincian dalam obyek belanja kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 109 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006; PERMENDAGRI No. 21 tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo No. 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018 yaitu Mengubah ketentuan Lampiran I dan Lampiran II untuk Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Gororitalo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
Peraturan Walikota ini terdiri atas 6 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengunaan dana pengembangan kelurahan di kota gorontalo serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; PP No.19 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang mekanisme penggunaan dana pengembangan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, termasuk di dalamnya mengatur tentang Maksud, tujuan, dan prinsip pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan (DPK); Pemanfaatan DPK; Pengelola DPK; Mekanisme penatausahaan, pengunaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban DPK; Pembinaan dan pengawasan; Sanksi dan penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Peraturan Walikota ini terdiri atas 10 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 23 ayat (3) ayat (3), Pasal 27 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.18 Tahun 1945; UU No.29Tahun 1959; UU No.16 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Syarat dan Tata cara pemberian bantuan hukum; Tata cara pencairan dana dan Satuan biaya bantuan hukum; Tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Peraturan Walikota ini terdiri atas 17 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2018
HAK KEUANGAN - ADMINISTRATIF - PIMPINAN - ANGGOTA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - dprd
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2018/NO.2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Walikota ini dibentuk untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah diperlukan pelaksanaan fungsi yang optimal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.62 Tahun 2017; PERDA No.9 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang beberapa perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tenang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
-18 Ayat (2) huruf h dan huruf c;
- Pasal 14 Ayat (5);
- Pasal 19 Ayat (2);
- Pasal 26 ayat (3);
- Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4);
- Pasal 31;
tidak ada
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk memenuni kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah khususnya penganggaran belanja perjalanan dinas sesuai biaya riil maupun lumpsum dan agar pelaksanaan perjalanan dinas lebih bermanfaat, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan
UU No. 29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004 ; UU No.33 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 ; PP No. 55 Tahun 2005 ; PP No. 56 Tahun 2005 ; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 18 Tahun 2017 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
Permendagri No. 80 Tahun 2015 ; PERDA Kota Gorontalo No. 18 Tahun 2008 ; PERDA Kota Gorontalo No. 5 Tahun 2016 ;
Peraturan walikota ini mengatur tentang pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan kota gorontalo, juga termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup peraturan walikota mengenai perjalanan dinas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
Peraturan yang dicabut; Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2015
-
Peraturan Walikota ini terdiri dari 44 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2017
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mengubah
PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEILIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD 2017 (35)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEILIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyatuan proses pelayanan perizinan dan non perizinan, Pemerintah Kota Gorontalo telah membentuk Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan basil evaluasi, masih terdapat beberapa jenis perizinan yang belum dilimpahkan melalui Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepadai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 tahun 1959, UU No, 38 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Perpres No. 97 Tahun 2014, Perwali No. 4 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
bahwa dengan kondisi lahan yang semakin terbatas di Kota Gorontalo, rumah susun sederhana sewa merupakan salah
satu altematif bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah untuk; pemenuhan kebutuhan tempat
tinggal; bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pengelolaan rumah susun, salah satu yang perlu diatur adalah mekanisme
penghunian.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Negeri Perumahan Rakyat
Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai : KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; SASARAN; PERSYARATAN,PENDAFTARAN DAN PENETAPAN; HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYEWA; MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; SANKSI.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
tidak ada
tidak ada
35 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2017
PERWALI Kota Gorontalo No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 33 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan akrual perlu disusun mekanisme penganggaran yang terstruktur dan sistematis sehingga mencakup seluruh rincian objek belanja, pendapatan dan pembiayaan; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 maka untuk melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pcndapataji dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu Penjabaran.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258; Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nonror 25 Tahun 2004 tentang Sistcm Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo; Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nonror 25 Tahun 2004 tentang Sistcm Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; Peraturan PernexiiiLah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimiana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
tidak ada
tidak ada
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu dilaksanakan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP RI No. 101 Tahun 2012; Perpres RI No. 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Ri No. 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Ri No. 28 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang pemanfaatan Dana JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pemanfaatan Dana JKN, serta pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah hanya dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat; bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Kompsi Tahun 2016 dan Tatiun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah hams secara bertahap dilakukan melalui
transaksi non tunai.
Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenhmg Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah teimkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Pemerintah Noraor 8 Tahun : 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangksi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Slusunan Perangkat Daerah Kota Gorontalo.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai : KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENDAPATAN DAERAH; BELANJA DAERAH; TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU; TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU; JENIS, MEKANISME DAN PENGECUALIAN PENDAPATAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU; JENIS, MEKANISME DAN PENGECUALIAN BELANJA PADA BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU; PELAPORAN POSISI KAS TUNAI DAN NON TUNAI.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
tidak ada
tidak ada
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
