Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, selain jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional tertentu diperlukan jabatan pelaksana sebagai dasar dalam perencanaan dan penempatan pegawai.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Permenpan RB No.41 Tahun 2018; Perka BKN No.5 Tahun 2019; Perda Kota Gorontalo No.5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penamaan Jabatan Pelaksana, Formasi Jabatan, Serta Pengangkatan dan Pemindahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 65 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Tentang Penetapan Kelas JAbatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, dilakukan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dalam menetukan Kelas dan Nilai Jabatan.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.46 Tahun 2011; PP No.8 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permenpan RB No.34 Tahun 2011; Permenpan RB No.39 Tahun 2013; Permenpan RB Tahun 2018; Perda Kota Gorontalo No.5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 82 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah dan untuk mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara online (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.98 Tahun 2018; Perda Kota Gorontalo No.4 Tahun 2012; Perda Kota Gorontalo No.3 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penggunaan Dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan, Kedudukan, dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Sistem, Tahapan dan Mekanisme Pengusulan Kegiatan, Serta Pengendalian dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan E-Government
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan sistem elektronik (e-Government) dalam upaya penyeklenggaraan pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk penyelenggaraan e-Government selaras dengan visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan baik, perlu diatur peraturan walikota.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No0.25 Tahun 2004; UU No,11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.82 Tahun 2012; Perwako Gorontalo No.41 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan E-Government termasuk didalamnya mengarur tentang Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Kebijakan, Kelembagaan, Sistim Informasi, Infrastruktur, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, serta Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal tata usaha keuangan maupun pengadaan barang/jasa perlu peran pwjabat penatausahaan pembantu pada Perangkat Daerah dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan dan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pejabat penatausahaan pembantu dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan terlaksana dengan baik perlu dilakukan perubahan Biaya Standar.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004: UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda Kota Gorontalo No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta keadaan yang menyebabkan defisit dan pergeseran anggaran pada unit organisasi, antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebekumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan untuk melaksanakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.109 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP NO.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan UU No.65 Tahun 2010; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.49 Tahun 2011; PP No.30 TAhun 2011; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.33 Tahun 2015; Permendagri No.62 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penajabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanaka Peraturan Daerah atas kuasa Peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.28 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.23 Tahun 2007; Permendagri No.11 Tahun 2017; Perda Kota Gorontalo No.8 Tahun 2018; Perda Kota Gorontalo No.4 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggujawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permendagri No.86 Tahun 2019; Perda Kota Gorontalo No.3 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No.4 Tahun 2002; Perda No.9 Tahun 2008; Perda Kota Gorontalo No.40 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Gorontalo No.16 Tahun 2017; Perda Kota Gorontalo No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2019
PERWALI Kota Gorontalo No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2004; PP No.3 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.31 Tahun 2019; Perda Kota Gorontalo No.40 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.3 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No.4 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No.9 Tahun 2008; Perda Kota Gorontalo No.11 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, setiap Penyelenggaran Negara maupun Aparatur Sipil Negara maupun Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Gorontalo wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki pada institusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan Peraturan Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemerinksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2017.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontaloini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.38 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.55 Tahun 2012; Permenpan RB No.52 Tahun 2014.; Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004; Peraturan Pemberantasan Korupsi No.7 Tahun 2016; SE Menpan RB No.SE/01/M.PAN/1/2008; SE Menpan RB No.SE/05/M.PAN/1/2012; SE Menpan RB No.1 Tahun 2005; SE. Komisi Pemberantasan Korupsi No.SE-08/01/10/2016; SE Komisi Pemberantasan Korupsi No.SE-09 Tahun 2018; E Komisi Pemberantasan Korupsi No.SE11 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraa Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
