Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata cara Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 74 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2020; Perwako No. 26 Tahun 2016; Perwako No. 16 Tahun 2019; Perwako No. 36 Tahun 2019; Perwako No. 41 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pemungutan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara penghapusan piutang pajak, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 70 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2021
PERWALI Kota Gorontalo No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan walikota gorontalo nomor 4 tahun 2021 tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintah kota gorontalo
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali kota Gorontalo Nomor 4 tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perwalkot No. 4 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwalkot No. 6 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2021.
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraab Kegiatan Belajar Mengajar secara Tata Muka Terbatas di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk kesehatan dan keselamatan semua warga satuan Pendidikan merupakan prioritas utama yang dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 60 Tahun 2013; Permendikbud No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Keputusan bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri No. 03/KB/2021, No. 384 Tahun 2021, No. HK.01.08/MENKES/4242/2021 No. 440-717 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Tata Muka Terbatas Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Gorontalo termasuk didalamnya maksud dan tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggungjawab, pelakasanaan kegiatan belajar mengajar, penerapan protokol kesehatan, pemberlakuan kurikulum, pelaporan, monitoring dan evaluasi, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2021.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat daerah Kota Gorontalo Tahun 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2020; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 100 Tahun 2020; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Perda No. 3 Tahun 2002; Perda No. 4 Tahun 2002; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2019.
Dalam peraturan in diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 termasuk didalamnya mengatur tentang rencana kerja perangkat kerja, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan basil evaluasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 3 Tahun 2002; Perda No. 4 Tahun 2002; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2019; Perwako No. 20 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 22 tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teutang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri 100 Tahun 2020; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Perda No. 4 Tahun 2002; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2019; Perda No. 10 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang RKPD dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kelurahan Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Kampung Tangguh di Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena bencana merupakan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi terjadinya sehingga perlu kesiapan atau kewaspadaan dini untuk menghadapinya.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2018; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kelurahan Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Kampung Tangguh Di Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan, indikator dan manfaat, ruang lingkup, pembentukan, protokol adaptasi kebiasaan baru, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021
PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Mencabut
PERWALI Kota Gorontalo No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara maka perlu
pedoman yang mengatur tentang penggunaan pakaian dinas.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; Permendagri No. 11 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang pakaian dinas, atribut pakaian dinas, pembinaan dan pengawasan, sanksi, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
Terdiri dari 46 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang baik bersih dan melayani diperlukan Agen Perubahan birokrasi yang dapat melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi dan mengubah pola pikir serta budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 30 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan-RB No. PER/01/M.PAN/01 Tahun 2007; Permenpan-RB No. 10 Tahun 2010; Permenpan-RB No. 11 Tahun 2011; Permenpan-RB No. 14 Tahun 2011; Permenpan-RB No. 30 Tahun 2012; Permenpan-RB No. 27 Tahun 2014; Permenpan-RB No. 19 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan ruang dan ruang lingkup, sasaran, asas, pembentukan agen perubahan, peran, tugas dan mekanismen kerja agen perubahan, rencana tindak lanjut dan pelaksanaan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan, pengembangan dan penilaian, pembiayaan, saksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
Terdiri dari 30 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
