Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menyusun Rencana Strategis perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuiai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang RencanaPembangunan Jangka menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 , maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.17 Tahun 2017; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2016; Permendagri No.18 Tahun 2016; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.18 Tahun 2020; PERDA No.10 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Kinerja Peneyelenggaraan Bidang Urusan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022-2024
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah Kota. Gorontalo perlu untuk mengukur serta mengetahui kinerja dan hasil dalam mengelola organisasi secara umum sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. pengukuran terhadap keberhasilan dalam
pengelolaan organisasi dapat diketahui secara konkrit perlu Indikator Kinerja Utama.
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.100 Tahun 2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tujuan dan Ruang Lingkup Kegunaan dan penetapan IKU Pembinaan dan Pengawasan dan ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Dan Mekanisme Pemanfaatan Dana CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk peran perusahaan, baik swasta, BLMN maupun BUMD dalam mendukung pertumbuhan perekonomian didaerah sangat dibutuhkan, yang dilaksanakan melalqi
dana Corporate Social Responsibility (CSR), dalam rangka tertib pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang berasal dar i perusahaan, baik swasta, BUMN, maupun BUMD , dibutuhkan regulasi pendukung sebagai dasar pelaksanaannya.
Dalam Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2020; UU No.11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2017; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2012; Permendagri No.77 Tahun 2020; PERWAKO No.16 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Sumber dan Pemanfaatan Dana CSR Penyelenggara, Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Monitoring dan Evaluasi Lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta keadaan yang menyebabkan defisit dan penggeseran anggaran pada unit organisasi, antara unit organisasi, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.109 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.01 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.57 Tahun 2003; PP No.8 Tahun 2006; PP No.30 Tahun 20 11; PP No,12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2020; Permendagri No.62 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.336.726.307.479,00 Berkurang sejumlah Rp. (41.767.003.283,00) Sehingga menjadi Rp 1.294.959.304.196,00,- Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk upaya penurungm angka kemiskinan melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan keluarga miskin Pemerintah Kota Gorontalo menyelenggarakan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 9 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020; Perpres No. 63 Tahun 2017; Perpres No. 82 Tahun 2020; Permensos No. 1 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; KepPres No. 12 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2021
PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Mencabut
PERWALI Kota Gorontalo No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Gorontalo
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permenkominfo No. 14 Tahun 2016; PerkepLamsaneg No. 9 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselon, fungsioanal, pengangkatan dan pemberhentian, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 29 dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 memuat aturan-aturan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.55 Tahun 2016; PERDA No.4 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Subjek dan Objek Reklame dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan jangka waktu Pajak dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diperlukan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah maupun Unit Kerja sehingga menghasilkan kinerja yang progresif dan untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah maupun Unit Kerja yang baik dan progresif serta tertib administrasi perencanaan dan keuangan yang tertuang dalam satu platform, perlu penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK ) dan Analisis standar belanja (ASB).
Dasar hukum peraturan Wali Kota ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/201 6 tentang Pedoman Analisis tentang Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum; Peraturan Menteri Keungan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Maksud dan tujuan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja termasuk didalmnya mengatur tentang standar harga satuan pokok kegiatan (HSPK ) dan analisis standar belanja (ASB) di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021 dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 92 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online dan Terintegrasi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 2000; UU No, 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; Perda No. 5 Tahun 2020; Perda NO. 6 Tahun 2020; Perda No. 7 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online Dan Terintegrasi termasuk didalamnya mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, pengelolaan pajak daerah secara elektronik dan online, pengelolaan retribusi daerah secara elektronik dan online, kerja sama pelaksanaan sistem online, integrasi sistem aplikasi, pengawasan dan rekonsiliasi pelaksanaan sistem online, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan asli Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk demi tertib dan lancarnya administrasi penerimaan pendapatan asli daerah, maka batas waktu penyetoran pendapatan asli daerah yang dibayarkan dan/atau dipungut oleh perangkat daerah dan pihak ketiga harus segera disetor ke rekening kas umum daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; Tahun No. 6 Tahun 1083 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahu 2997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 80 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2020; Perda No. 7 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Batas Waktu Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, tata laksana, batas waktu penyetoran pendapatan asli daerah, dan ketentuan penutupan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
