Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu pada Dinas Bina Marga dan Pengairan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 TAhun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintan No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011, PERDA Kabupaten Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2008, Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 22 Tahun 2008,
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Kedudukan dan Tugas Pokok Dan Fungsi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2015.
9 halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dari Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Keuangan Desa, maka untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaaan Penyusunan Alokasi Pendapatan Belanja Desa dari Dana Desa dan Alokasi Dana desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, PERDA Kabupaten Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009, PERDA Kabupaten Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2007, PERDA Kabupaten Kapuas HUlu No. 18 Tahun 2014, Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 55 Tahun 2014.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pedoman Pelaksanaan, Keuangan Desa Besaran Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa, Penghargaan Dan Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2015.
7 halaman dan 23 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DIPONEGORO KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa seiring dengan meningkatnya kasus-kasus gangguan kesehatan masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh dokter umum, maka keberadaan dokter spesialis di Kabupaten Kapuas Hulu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 29 tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Perubahan, Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2015.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 9 Tahun 2015
PEDOMAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PROGRAM JAMKESDA, PROGRAM JAMKESMAS DAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan Peserta Program Jamkesda, Program Jamkesmas dan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Bergerak Badau
ABSTRAK:
bahwa dalm rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Daerah, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bergerak Badau;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 1 Tahun 2004,UU No. 40 tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012, PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.03.05/I/1951/2012, perda Kabupaten Kapuas Hulu No. 16 Tahun 2011, Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 16 Tahun 2014,
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sumber Pendapatan Jasa Pelayanan, Penerima Jasa Pelayanan, Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan, Variabel Daerah Dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengeluaran biaya kegiatan / program pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2015, perlu menetapkan Peratturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 42 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Perubahan, Pasal 1 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
4 halaman dan 4 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk menigkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu diberikan tunjangan perbaikan penghasilan,
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010,
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Sumber Anggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Penerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Mekanisme Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Pemberhentian Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Pembinaan Pengawasan Dan Evaluasi, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
11 halaman dan 8 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, maka perlu dilaksanakan Program Penyaluran Beras Bersubsidi secara terpadu dan terprogram untuk Rumah Tangga Miskin;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, PERDA Kabupaten Kapuas Hulu No. 18 Tahun 2014, PERBUP Kapuas Hulu No. 55 Tahun 2014, Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 57 Tahun 2012, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No.590/EKBANG/2014, Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015, Surat Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat No. b-195/MENKO/KESRA/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2015.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2015.
8 halaman dan 16 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 5 Tahun 2015
VARIABEL DAERAH DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MLIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Variabel Daerah Dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemkab Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur Variabel Daerah untuk pembagian jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Variabel Daerah dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014,Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 28 Tahun 2008, Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2009.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional,Variabel Daerah Dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.
9 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2015
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU YANG BELUM DAPAT DIMANFAATKAN PADA TAHUN ANGGARAN SEBEUMNYA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Yang Belum Dapat Dimanfaatkan Pada Tahun Anggaran Sebelumnya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Yang Belum Dapat dimanfaatkan Pada Tahun Anaggran Sebelumnya;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 32 tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 tahun 2014, Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 8 tahun 2009,
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal7, PERBUP No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Yang Belum Dapat Dimanfaatkan Pada Tahun Anggaran Sebelumnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 3 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata Nilai Pengadaan, Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa, Pembayaran, Pengawasan Pelaporan Dan Serah Terima, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 halaman dan 18 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
