Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2021/NO.8, LL KAB. KAPUAS HULU : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Suhaid Dengan Kecamatan Batang Lupar Pada Sub Segmen Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid Dengan Desa Senunuk dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan antara Kecamatan Suhai d dengan Kecamatan Batang Lupar pada Sub Segmen Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid dengan Desa Senunuk dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.76 Tahun 2012, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.141 Tahun 2017, Perda Kapuas Hulu No.4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
Perbup ini terdapat 8 halaman dan 3 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2021/NO.7, LL KAB. KAPUAS HULU : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Bika Dengan Kecamatan Kalis Pada Sub Segmen Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Dengan Desa Kalis Raya dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan Antar a Kecamatan Bika Dengan Kecamatan Kalis Pada Sub Segmen Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Dengan Desa Kalis Raya Dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.141 Tahun 2017, Perda Kapuas Hulu No.4 Tahun 2009,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
Perbup ini terdapat 7 halaman dan 3 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/NO.6, LL KAB. KAPUAS HULU : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan Penyelesaian Perselisihan atas Kecamatan antara Kecamatan Embaloh Hilir Dengan Kecamatan Bunut Hilir pada Sub Segmen Desa Nanga Embaloh, Desa Nanga Palin, Desa Keliling Semulung, Desa Pala Pintas, Desa Kirin Nangka dan Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir dengan Desa Tambang dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan antara Kecamatan Embaloh Hilir dengan Kecamatan Bunut Hilir pada Sub Segmen Desa Nanga Embaloh, Desa Nanga Palin, Desa Keliling Semulung , Desa Pala Pintas , Desa Kirin Nangka dan Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir Dengan Desa Tembang dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.76 Tahun 2012, Permendagri 45 Tahun 2017, Perda Kapuas Hulu No.4 Tahun 2009,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
Perbup ini terdapat 26 halaman dan 2 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2021/NO.5, LL Kab. Kapuas Hulu : 50 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020..
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.18 Tahun 2018, Permendagri No.20 Tahun 2018, PMK No.222/PMK.07/2020, Perda No.4 Tahun 2009, Perda No.9 Tahun 2020, Perbup No.67 Tahun 2018, Perbup No.111 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Ketentuan Penggunaan Alokasi Dana Desa; Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Belanja Lainnya; Pengalokasian Alokasi Dana Desa; Tata Cara Penyaluran Aloaksi Dana Desa; Pelaporan Alokasi Dana Desa; ketentuan Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan retribusi Daerah; Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah; Pengalokasian Dana Bagian Dari hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah; Pelaporan Dana Bagian hasil Pajak Daerah Dan retribusi Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
50 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2021/NO.4, LL Kab. kAPUAS hULU : 40 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tentang Dana Desa yanga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No 113 Tahun 2020, PMK No 222/PMK.07/2020, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perda No.4 Tahun 2009, Perda No.9 Tahun 2020, Perbup No.111 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Penetapan Rincian dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
40 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2021/NO.3, LL Kab. Kapuas Hulu: 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perbup No.3 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Penyusunan APBDesa; Standar Biaya; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
Pencabutan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2020
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2021/NO.2, LL Kab. Kapuas Hulu : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan pegawai negeri sipil berdasrkan sistem prestasi kerja dan sistem karier akan dilakukan penilaian kinerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah PP No.17 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pasal 3 dan penghapusan lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kapuas Hulu No.44 tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kapuas Hulu No. 56 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/NO.1, LL KAB. KAPUAS HULU : 26 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dam Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2017, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda Kapuas Hulu No.11 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Perbup ini terdapat 26 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 87 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kapuas Hulu No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021
STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2020/NO.87, LL Kab. Kapuas Hulu: 49 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa agar pengelolaan keuangan daerah dapat terselenggara secara komprehensif, terpadu serta memudahkan dalam pelaksanaannya perlu disusun standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.3 Tahun 2007, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres RI No.33 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, diubah Permendagri No.21 Tahun 2011, Permendagri No.32 Tahun 2011, diubah Permendagri No.14 Tahun 2016, Permendagri No.72 Tahun 2012, Permendagri No.64 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Penjelasan sebanyak 25 (dua puluh lima) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2020
DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2020/NO.56, LL Kab. Kapuas Hulu: 22 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2008, UU No.11 Tahun 2008, diubah UU No.19 Tahun 2016, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.61 Tahun 2010, PP No.82 Tahun 2012, PP No.96 Tahun 2012, PP No.2 Tahun 2018, Perpres RI No.95 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.3 Tahun 2017, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.5 Tahun 2018, Permen Komunilasi dan Informatika RI No.8 Tahun 2019, Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.7 Tahun 2016, diubah Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.6 Tahun 2019, Perbup Kapuas Hulu No.60 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; Pengelola SPBE; Pemanfaatan SPBE; Kerjasama; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Literasi Digital; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Penjelasan sebanyak 0 (kosong)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
