Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 5 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN TK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SD, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SMP, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI

Abstrak

Pendidikan

Download file:

perbup 22 2024001.pdf

pendidikan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BEzuTA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 22

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN TK, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SD, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SMP, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan guna menunjang program wajib belajar perlu dilakukan penggabungan satuan pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar sesuai dengan Hasil Kqjian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Kediri dan sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 8 Desember 2O23 Nomor OT.03.l.l_19 /418.09/XIIl2A23 perihal Penguatan Kelembagaan Dinas yang Membidangi Kepemudaan dan Olahraga Serta Rencana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024 serta Berita Acara tanggal 27 Desember 2023 Nomor 06l /3720/418.09 /2023 tentang Rapat Pembahasan Penataan Kelembagaan UP?D Satuan Pendidikan dan Kecamatan, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan TK, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SMP, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan TK, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SMP dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahurt 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 20 16 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147); 6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2O22 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 23)
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksala Teknis Daerah Satuan Pendidikan TK, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SMP dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
17

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP 12 2024001.pdf

pedoman

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 12

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

ABSTRAK:

&. bahwa disiplin dan tertib proses perencanaan, pengukuran, dan pelaporan detail kegiatan adalah faktor kunci bagi pencapaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung nilai SAKIP; b. bahwa untuk menyu$un dan menetapkan detail kegiatan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyusurlan kerangka acuan kerja sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan efektivitas sub-kegiatan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah; c. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri Nomor E,S.O7_4/418.53/XIl2023 tanggal 28 November 2023 hal Permohonan Penyusunan Perbup tentang Pedoman Penyusunan KAK Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan KAK Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Nomor 800/043 /418.5312A24 tanggal 17 Januari 2024, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan. Kerangka Acuan Keda {KAK); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Ke{a (KAK);
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 21, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) 10. Peraturan Fresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keda Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 20i8 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYUSUNAN KAK BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.
29

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Dana Desa

Download file:

perbup 8 2024001.pdf

DANA DESA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KAE}UPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR : 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Nomor MD.02_ 1 2 / 418.24 lI /2024 tanggal O4 Januari 2A24, perihal Rencana Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 serta Berita Acara Nomor l4L / I32 I 418.24 I 2024, tanggal 9 Januari 2024 tentang Rapat Koordinasi Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024, perlu mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 ; bahwa berdasarkan pertimbangarl sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 ;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrn 2022 Nomor 143 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 lentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerl'a menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2O23 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074 tentatg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perrrbahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2Al4 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2O91J; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 11O0); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 89); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagr Kepala Desa dan Perangkat Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); Zo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 73 Tahun 2O2A tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor A96l; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781); 22.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2A2l tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Janva Timur Tahun 2A2l Nomor 36 ); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan kmbaral Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2O23 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 181); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (l*mba.ran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 8); 26. Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 20 ); 27.Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 47 ); 28. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2O22 terrtang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor l6); 29. Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 50); 30. Peraturan Bupati Kediri Nomor 60 Tahun 2023 tentarrg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Benta Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 60);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN BAB IV PENYALURAN BAB V PENGGUNAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.
45

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

2024perbup3506003.pdf

ANAK

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai Kabupaten Layak Anak serta memenuhi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri tanggal 20 Mei 2023 Nomor K8.05_6/418.22/V /2023 perihal Draft Peraturan Bupari tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) serta Berita Acara tanggal 31 Juli 2023 Nomor 9O2/239114L8.2212023 perihal Peraturan Bupati tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), perlu mengatur tentang Pusat Informasi Sahabat Anak ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Informasi Sahabat Anak;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan kmbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5606); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO7 tentang Perpustakaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 129 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota fayak Anak (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/ Kota Layak AnaI{ di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 511); 1O. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65); 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal< Nomor 8 Tahun 201 4 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761); 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 terltarrg Pe nyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor tahun 2O23 Nomor 9, Tambahan l,embaran Negara Kabupaten Kediri Nomor 128);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PISA BAB V MONITORING DAN EVALUASI BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2024.
13

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

perbup 1 2024001.pdf

pengadaan barang dan jasa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri yang efisien dan transparan diperlukan pedoman yang mengatur proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa; b. ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ot7 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Nota Dinas dari Direksi PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri Nomor 800/546 / 418.96 /2023 tanggal 27 September 2A23 perihal Usulan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 500/6t55/4t8.O612423 tanggal 28 Desember 2O23 tentang Rapat Koordinasi Membahas Penyusunan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengadaare Barang dan Jasa di Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provisi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1730); 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5253); 6. Undang-Undang Nomor 7 TaJlun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturar Perpajakan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 7. Undang-Undang Nomor 1 Ta}:,un 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 166, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 202 I Nomor 63); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 20 Tahun 20 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115); 16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2027 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (lrmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor l25l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2O16 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O16 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 148)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT