Peraturan Daerah (Perda) NO. 20, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Puncak Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 25 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan tuntutan tugas dan ketentuan perundang-undangan, bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, serta menyikapi perkembangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penyesuaian, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Puncak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Puncak Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Puncak. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Peraturan Bupati Puncak Nomor 25 Tahun 2016 diubah
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07 /2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 1 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp l.658.292.212.231,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh duajuta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undangundang yang pelaksanaan di Daerah di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Puncak untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan, maka perlu menetapkan rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023;
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Kabupaten Puncak. Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas : a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas; 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik 3. Jasa Perhotelan 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
47 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang.-Undang. Nomor 21. Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang.-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07 /2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Keputusan Gubemur Papua Tengah Nomor 065-255 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan. Daerah Kabupaten. Puncak Nomor 6 Tahun 2023.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp 1.658.292.212.231,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan milyar dua ratus sembilan puTuh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puiuh satu rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah b. Pendapatan transfer c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, bahwa unutk melaksanakan ketentuan Pasal 72 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa daan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu ditetpakan Peraturan Bupati tentang Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Puncak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Puncak Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Bupati Puncak Nomor 13 Tahun 2023.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa pada Kabupaten Puncak. Maksud diberikannya Dana Bagi Hasil kepada Kampung adalah sebagai sumber pendapatan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Dana Bagi Hasil kepada Kampung adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Kampung dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Nomor 30 Tahun 2023
hak asal usul-kewenangan lokal berskala lokal desa
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Daftar Kewenangan Deasa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lokal Desa di Kabupaten Puncak
ABSTRAK:
bahwa Kewenangan Desa merupakan kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa menjadi bahan bagi Bupati untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Puncak tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Puncak Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Bupati Puncak Nomor 13 Tahun 2023.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lokal Desa di Kabupaten Puncak. Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah kampung dalam menetapkan kewenangannya. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemrintah kampung dalam menetapkan kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa agar tertib dalam pengelolaan kekayaan Kampung dapat berjalan tertib, efektif, efisien, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ysng berlaku, maka perlu disusun pedoman pengelolaan aset Desa, Bahwa berdasarakn ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati, maka maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Puncak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Puncak Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Bupati Puncak Nomor 13 Tahun 2023.
Pada Peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Aset Desa pada Kabupaten Puncak. Jenis Aset Kampung terdiri atas: a. Kekayaan asli Kampung; b. Kekayaan milik Kampung yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK; c. Kekayaan Kampung yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; d. Kekayaan Kampung yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Hasil kerja sama Kampung; dan f. Kekayaan Kampung yang berasal dari perolehan lain yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Puncak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan yang terdiri dari atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja serta dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, risiko dan / atau prestasi kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Puncak tentang Tambahan Penghasilan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Puncak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Puncak Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Puncak Nomor 12 Tahun 2022.
Pada Peraturan ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa Kabupaten Puncak. Pemberian TPP pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dimaksud untuk meningkatkan produktifitas, kualitas pengabdian dan pelayanan kesejahteraan pengelola pengadaanbarang dan jasa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. TPP diberikan kepada pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), b. Non Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Puncak Nomor 22 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan tuntutan tugas dan ketentuan perundang-undangan, bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap Dinas Perhubungan, serta menyikapi perkembangan otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penyesuaian, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Pada Peraturan Bupati ini di atur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Puncak Nomor 22 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Puncak Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
ABSTRAK:
bahwa susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 28 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan tuntutan tugas dan ketentuan perundangundangan, bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta menyikapi perkembangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penyesuaian, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Puncak Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Peraturan Bupati Puncak Nomor 28 Tahun 2016
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat