Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Maslahat Mart
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan dan guna menciptakan
ekonomi kerakyatan yang tangguh, kuat dan mandiri,
maka produk UMKM, produk unggulan serta produk
kebutuhan masyarakat perlu diberikan tempat
pemasaran;
b. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat dilakukan melalui pembentukan Maslahat
Mart;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah
dilaksanakan, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57
Tahun 2017 tentang Maslahat Mart tidak sesuai sehingga
perlu diganti;
d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Maslahat Mart;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
mengatur mengenai tempat pemasaran untuk UMKM, meliputi antara lain: ketentuan umum, kegiatan pengelolaan maslahat mart; tugas organisasi pengelola maslahat mart, pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 57 Tahun 2017 tentang Maslahat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 7 halaman + penjelasan 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Stimulis Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan serta untuk mengurangi beban di masyarakat
yang diakibatkan oleh kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi
yang signifikan, perlu diberikan stimulus penetapan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada
huruf a serta mendasari Pasal 106 ayat (3) Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2018, maka perlu menetapkan Pemberian Stimulus Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Pasuruan Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cata Pemungutan Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1
Tahun 2018; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.
mengatur mengenai pemberian stimulus PBB P2, meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud, tujuan, ruang lingkup, pemberian stimulus, besaran stimulus,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
jumlah 5 halaman + penjelasan 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi tehadap
pelaksanaan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun
2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 42 Tahun 2017 dan guna meningkatkan
kinerja dan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu
diberikan Tambahan Penghasilan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan
Peraturan Bupati
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
mengatur mengenai penetapan tambahan penghasilan bagi ASN di Kab Pasuruan, meliputi antara lain: ketentuan umum, prosedur pemberian, metode perhitungan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Di Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 45
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasuruan perlu
mengatur rencana pencegahan dan peningkatan
kualitas permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten
Pasuruan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Di Kabupaten
Pasuruan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Tahun 2011-2031; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasuruan
mengatur mengenai pedoman dan landasan dalam upaya mencegah tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh yang ada, meliputi antara lain: ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, delineasi pemuliman kumuh, tipologi kawasan kumuh, kalsifikasi tingkat kumuh, pencegahan dan peningkatan kualitas, skenario penanganan, program penanganan, tugas dan fungsi pokja, peran masayrakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
jumlah 20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan dan pengelolaan
pajak daerah serta efektifitas dalam Pendaftaran,
Pendataan, Penetapan dan Pemungutan Pajak Daerah di
Kabupaten Pasuruan perlu diatur mengenai Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWPD) dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011.
mengatur menganai pendaftaran NPWPD, meliputi antara lain: ketentuan umum, tata cara pendaftaran NPWPD,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, maka Peraturan Bupati
Pasuruan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sudah tidak sesuai lagi
sehingga perlu diganti;
b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran
2019
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
mengatur mengenai penyusunan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun. meliputi antara lain: ketetntauan umum, tujuan dan prinsip, prioritas penggunaan dana desa (bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan publikasi), mekanisme penetapan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, partisipasi masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor .....
tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 17 halaman + lampiran 56 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
diganti;
b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada
huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2019.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
mengatur mengenai pedoman penyusunan APBDes, meliputi antara lain: ketentuan umum, a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa, RKP
Desa dan kebijakan prioritas penggunaan dana desa.
b. Prinsip Penyusunan APB Desa
c. Kebijakan penyusunan APB Desa
d. Teknis penyusunan APB Desa
e. Hal khusus lainnya dalam penyusunan APB Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
jumlah 6 halaman + lampiran 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Electronik
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan
penanaman modal serta efisiensi pelayanan perizinan
berusaha perlu menerapkan pelaksanaan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik di Kabupaten Pasuruan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, meliputi antara lain: a. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
c. reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
d. sistem OSS;
e. lembaga OSS; dan
f. pendanaan OSS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
jumlah 13 halaman + lampiran 227 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6),
pasal 28 ayat (5), pasal 40 ayat (3), pasal 44 ayat (5),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa ; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Pasuruan
mengatur mengenai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. pengauturan meliputi antara lain: ketentuan umum, asas, maksud, tujuan, ruang lingkup (a. kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
c. pengelolaan; dan
d. pembinaan dan pengawasan)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor
65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 81
jumlah 30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Reklame perlu mengatur Pelaksanaan
Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame;
b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan
Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame dengan
Peraturan Bupati;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian –
Bagian Jalan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan ijin pemasangan reklame, meliputi antara laian: ketentuan umum, penyelenggaraan ijin pemasangan reklame, obyek penyelenggara reklame, lokasi dan persyaratan ijin reklame, jangka waktu pemasangan, retribusi ijin, sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan
Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jumlah 9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat