Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial,Jasa Pasien Umum, Jaminan Persalian Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, Rujukan Ambulance Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial Dan Ganti Rugi Terlambat Bayar Kalim Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Matapura Kelas D Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Berdasarkan PERMENKES No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional BAB V Pendanaan Huruf D ayat (2) poin b mengatur besaran jasa pelayanan kesehatan di FKRTL milik pemerintah dalam kisaran 30-50% dari total pendapatan fasilitas kesehatan tersebut. Berdasarkan PERMENKES No. 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit antara lain Pasal 24 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), mengatur penggunaan pengeluaran untuk belanja/jasa dan belanja modal ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; PERPRES No. 82 Tahun 2018; PERMENKES No. 631 Tahun 2011; PERMENKES No. 71 Tahun 2013; PERMENKES No. 28 Tahun 2014; PERMENKEU No. 16 Tahun 2017; PERMENAKER No. 7 Tahun 2017; PERDA No. 1 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sumber penerimaan jasa pelayanan, proporsi penggunaan klaim pelayanan, distribusi pemanfaatan jasa pelayanan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka Pemanfaatan Dana Non Kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Puskesmas, serta memperhatikan ketentuan Bab V huruf D angka 2 huruf b Permenkes No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka melakukan penyesuaian Pemanfaatan Dana Non Kapitasi kepada Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten OKUT perlu mengubah Peraturan Bupati OKUT No. 45 Tahun 2015. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERPRES No. 12 Tahun 2013; PERPRES No. 32 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005;
PERMENKES No. 28 Tahun 2014; PERMENKES No. 59 Tahun 2014; PERDA No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2017; PERBUP No. 45 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada ketentuan umum, dana non kapitasi puskesmas, rencana belanja dana non kapitasi, plafon anggaran pemanfaatan dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 22 Tahun 2020
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan untuk percepatan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019, dengan melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2020. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran iuran tersebut, maka pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian penganggaran dengan melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah. Untuk kelancaran dan efektifiras pelaksanaan belanja infrastruktur, perlu dilakukan pergeseran dan revisi anggaran agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; PERPU No. 1 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 78 Tahun 2019; INPRES No. 4 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERMENKEU No. 19/PMK.07/2020; PERDA No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2017; PERDA No. 5 Tahun 2019; PERBUP No. 85 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan Penjabaran APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Mengubah Perbup No. 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. OKUT TA 2020
8 hlm, Lampiran : 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2020
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERUBAHAN - KEDELAPAN ATAS - PERATURAN - BUPATI - NOMOR 33 TAHUN 2011- TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN - PEMANFAATAN - INSENTIF - PEMUNGUTAN - PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2020/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah : Nomor 33 Tahun 2011 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum Dalam Peraturan ini antara lain : UU No 37 Tahun 2003;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 23 Tahun 2014;UU No 2 Tahun 2020;PP No 69 Tahun 2010;Permendagri No 20 Tahun 2020;Perda No 5 Tahun 2019;Perbup No 33 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Perbup No 21 Tahun 2020.
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 33 ) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati ;Nomr 68 Tahun 2017;Nomor 8 Tahun 2018;Nomor 69 Tahun 2018;Nomor 27 Tahun 2019;Nomor 83 Tahun 2019;Nomor 21 Tahun 2020 diubah sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2020.
Peraturan yang di ubah adalah : Peraturan Bupati ;Nomr 68 Tahun 2017;Nomor 8 Tahun 2018;Nomor 69 Tahun 2018;Nomor 27 Tahun 2019;Nomor 83 Tahun 2019;Nomor 21 Tahun 2020 diubah sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 Tahun 2020
PEDOMAN - PEMBANGUNAN - KARIR - PEGAWAI NEGERI SIPIL - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAHAN - KABUPATEN - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa dalam rangka menjamin pengembangan karir pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi perangkat daerah ,maka perlu menetapkan pedoman pola karir pegawai negeri sipil
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;PP No 53 Tahun 2010;PP No 18 Tahun 2016;PP No 11 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;Perda No 6 Tahun 2016;Perbup No 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup No 63 Tahun 2019;Perbup No 80 Tahun 2019;Perbup No 81 Tahun 2019;Perbup No 82 Tahuun 2019;Pebup No 5 Tahun 2020;
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : Maksud peraturan Bupati ini adalah : untuk menjamin kepastian arah pengembangan karir PNS di kabupaten Ogan Komering ulu Timur ,mulai dari karir terendah sampai karir tertinggi sesuai dengan kompentinsi dan prestasi yang dimiliki
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :a. memberikan keje;lasan dan kepastian karir kepada PNS
b. menyelaraskan antara pegembangan karir Pns dan kebutuhan pemerintah Daerah
c. meningkatkan Kompetensi dan kinerja PNS
d. mendorong peningkatan Profesionalitas PNS dan
e. menciptakan Iklim kenerja yang kondusif dan transfaran
jenis dan Unsur pola karir adalah : pendidikan Formal ,pendidikan pelatihan dan jabatan ,usia,masa kerja,pangkat/golongan ruang,tingkat jabatan ,penilai prestasi kerja dan kompetensi jabatan
pembinaan dan pembentukan pola karir,penilaian kompmpetensi dan prestasi kerja
pola karir dan jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2020.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2020
PETUNJUK - TEKNIS - PENGGUNAAN ,- PELAKSANAAN DAN PENETAPAN - RINCIAN - ALOKASI - DANA - DESA (ADD) - TAHUN 2020 - KABUPATEN - OGAN - KOMERING - ULU - TIMUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2020/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah; melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) peraturan pemerintahan nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah :UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016;PP No 12 Tahun 2017;PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendagri No 112 Tahun 2014;Permendagri No 114 Tahun 2014;Permendagri No 80 Tahun 2015;Permendagri No 20 Tahun 2018;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan t5ransmigrasi nomor 1 Tahun 2015 ;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan trransmigrasi nomor 2 Tahun 2015 ;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 ;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan traansmigrasi Nomor 9 Tahun 2016;Peraturan Meteri keuangan Nomor 8/PMK.07/2020;Permendagri No 119 Tahun 2019;Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri ,Meteri Keuangan Meteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Meteri Perencana Pembangunan Nasional /kepala badan perencana pembangunan nasional nomor ;116 tahun 2017;peraturan kepala lembanga kebijakan pengadaan barang /jasa pemerintahan No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang /jasa pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015;Perda No 5 Tahun 2019;Perbup No 33 Tahun 2016;sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 8 tahun 2018;Perbup No 70 Tahun 2018;Perbup No 71 Tahun 2018
Materi pokok dalam peraturan ini adalah ; Ketentuan Umum ,Maksud ,tujuan dan prinsip,sumber dana alokasi dana desa,pembagian dan penghitungan alokasi dana desa ,penyaluran alokasi dana desa,penggunaan alokasi dana desa ,penghasilam tetap dan tunjangan serta penerimaan lainya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa dan intensif BPD,kekuasaan pengelolaan keuangan desa,pengelolaan keuangan desa,Pembinaan dan pengawasaan ,sanksi,kerugian keuangan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
33 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelengaraan Kearsipan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah ; sebagai elemen penyelengaraan dokumen administrasi pemerintahan daerah,mempunyai fungsi salah satu pusat ingatan suatu organisasi dan merupakan bagian bahan pertangungjawaban nasional yang di kelola ,dipeliharan ,diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti yang sah,bahan penelitian dan berdayakan dan kemasyarakatan
bahwa untuk menjamin ketersedian arsip yang autentik dan terpercaya,maka penyelengaraan kearsipan yang komprehensip,dan kesenambungan
Dasar hukum dalm peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU No 43 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 28 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 72 Tahun 2019; Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 6 Tahun 2016;Perbup No 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan dengan Perbup No 63 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan umum ,Asas maksud dan tujuan ,Ruang lingkup,perencanaan,organisasi kearsiapan ,pengembangan sumber daya manusia dan organisasi profesi kearsiapan ,pengelola arsipan,pembinaan dan pengawasan kearsipan,sarana dan prasarana,pelayanan jasa kearsipan perdayagunaan teknologi informasi dan komunikasi ,pembiayaan,kerjasama dan partisipasi masyarakat ketentuan penyidikan,ketentuan pidana,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : pasal 10 huruf (a) Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan,pemerintahan daerah berwenang menetapkan kebjakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah pemerintahan kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU No 43 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 28 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 72 Tahun 2019;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Perda No 1 Tahun 2017;Perbup No 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 63 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : asas maksud dan tujuan ,Ruang lingkup,kelembagaan ,hak dan kewajiban kewenangan ,Tenaga Perpustakaan dan pendidikan ,Sarana dan Prasaranan,Pendanaan ,koleksi perpustakaan ,layanan dan promosi perpustakaan ,kerjasama dan peran serta masyarakat,pembudayaan kegemaran membaca ,Pembinaan dan pengawasan ,penghargaan,sanksi administratif,ketentuan pendidikan,ketentuan pidana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
22 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf a angka 3 PMK Nomor 8/PMK.7/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan TA 2020, perlu mengalokasikan dan menetapkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap kelurahan di Kabupaten OKUT. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENKEU No. 8/PMK.7/2020; PERMENDAGRI No. 130 Tahun 2018; PERDA No. 5 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pengalokasian DAU Tambahan, penyaluran, pembinaan dan pengawasan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
7 hlm, Lampiran : 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2020
PEMUTIHAN - IZIN - MENDIRIKAN - BANGUNAN = DI KABUPATEN - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa untuk tertib administrasi bangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang,dipandang perlu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memiliki izn mendirikan bangunan melalui program pemutihan izin mendirikan bangunan di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU No 26 Tahun 2007;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 97 Tahun 2014;Permendagri No 24 Tahun 2006;Permendagri No 24 Tahun 2006;Permendagri No 32 Tahun 2010;Permendagri No 100 Tahun 2016;Peraturan menteri perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 06/PRT/M/2017 ;Perda No 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2018;Perda No 6 Tahun 2012 Sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2017;Perbup No 34 Tahun 2012 sebagaimana telah dubah dengan Perbup No 72 Tahun 2018
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Pemutihan IMB adalah kebijakan pemberian IMB dengan memberikan keringanan retribusi dan penyederhanaan persyaratan IMB
Maksud di tetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemutihan izin mendirikan bangunan
Tujuan pemutihan IMB :a.dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemilik bangunan
b.Penertiban administrasi bangunan dalam kabupaten
c. penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten
d.peningkatan Pendapatan Asli Daerah
pemutihan IMB diperuntukan bagi pemohon yang memiliki bangunan hunuian dan bangunan usaha
pemutihan IMB tidak di berikan terhadap a. bangunan yang berada di atas garis sempadan jalan,garis sepadan sungai ,garis sepadan jembatan dan sepadan rel kereta api
b.bangunan yang berada dibangunan pemerintah atau bangunan umum lainya seperti brojong,gorong-gorong dan lain sejenisnya
c. bagunan yang sedang dalam sengeta
d.bangunan yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan lalu lintas,rawan konflik social dan pencemaran lingkungan
e.bangunan yang diperuntukan ,bukan untuk hunian dan usaha
f bangunan yang lebih dari 2 lantai
g.bangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan kecuali bangunan yang sudah di miliki perorangan yang telah renovasi
h.bangunan yang tidak baik fungsi dan membahayakan
objek pemutihan IMB adalah bangunan hunian dan usaha . subjek pemutihan IMB adalah orang pribadi yang mempunyai bangunan tata cara ,persyratan dan biaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
9 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
