PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD/2017/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2017;
;2.UU No.23 Tahun 2000;3.UU No.17 Tahun 2003;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.15 Tahun 2004 ;6.UU No.25 Tahun 2004 ;7.UU No.33 Tahun 2004 ;8.UU No. 28 Tahun 2009;9.UU No.23 Tahun 2014 ;10.PP No.23 Tahun 2005 ;11.PP No.55 Tahun 2005 ;12.PP No.56 Tahun 2005 ;13.PP No.58 Tahun 2005 ;14.PP No. 65 Tahun 2005 ;15.PP No.8 Tahun 2006 ;16.PP No.39 Tahun 2007 ;17.PP No.71 Tahun 2010 ;18.PP No.30 Tahun 2011 ;19.PP No.2 Tahun 2012;20.PP No.27 Tahun 2014 ;21.PP No.12 Tahun 2017 ;22.PP No.18 Tahun 2017 ;23.PMDN No.13 Tahun 2006
;24.PMDN No.32 Tahun 2011 ;25.PMDN No.19 Tahun 2016 ;26.PMDN No. 31 Tahun 2016 ;27.Perda Kab Pandeglang No.1 Tahun 2011;28.Perda Kab Pandeglang No. 10 Tahun 2011;29.Perda Kab Pandeglang No.11 Tahun 2011;30.Perda Kab Pandeglang No.12 Tahun 2011;31.Perda Kab Pandeglang No.3 Tahun 2012 ;32.Perda Kab Pandeglang No.10 Tahun 2016;33.Perda Kab Pandeglang No. 6 Tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 36 Tahun 2017
PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2017/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
ABSTRAK:
a. bahwa rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang berkualitas, handal, profesional, kreatif dan inovatif, guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.20 Tahun 2003 ;3.UU No.5 Tahun 2014 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.19 Tahun 2005 ;6.PP No.74 Tahun 2008 ;7.PP No.17 Tahun 2010 ;8.PP No.53 Tahun 2010 ;9.PMPN No.13 Tahun 2007;10.PMNPANDRB No.16 Tahun 2009 ;11.PMPN No.28 Tahun 2010;12.Perda Kab Pandeglang No.6 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.syarat syarat guru yang diberi tambhan sebagai kepala sekolah;3.penyiapan calon kepala sekolah;4.proses pengangkatan kepala sekolah
;5.masa tugas / masa jabatan;6.pengembangan keprofesian berkelanjutan
;7.penilaian kinerja kepala sekolah;8.mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagaia kepala sekolah;9.ketentuan peralihan;10.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 35 Tahun 2017
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawabaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.25 Tahun 2004 ;6.UU No.33 Tahun 2004 ;7.UU No.28 Tahun 2009 ;8.UU No.6 Tahun 2014 ;9.UU No.23 Tahun 2014 ;10.PP No.23 Tahun 2005 ;11.PP No.55 Tahun 2005 ;12.PP No.56 Tahun 2005 ;13.PP No. 58 Tahun 2005 ;14.PP No.65 Tahun 2005 ;15.PP No.79 Tahun 2005 ;16.PP No.8 Tahun 2006 ;17.PP No.39 Tahun 2007 ;18.PP No. 71 tahun 2010;19.PP No.2 Tahun 2012 ;20.PP No.27 Tahun 2014 ;21.PP No.43 Tahun 2014 ;22.PMDN No.13 Tahun 2006 ;23.PMDN No.32 Tahun 2011 ;24.PMDN No.64 Tahun 2013 ;25.PMDN No.52 Tahun 2015 ;26.PMPDK No.80 Tahun 2015;27.PMDN No.19 Tahun 2016 ;28.PMDN No.11 Tahun 2017 ;29.Perda Kab Pandeglang No. 7 Tahun 2010;30.Perda Kab Pandeglang No. 1 Tahun 2011 ;31.Perda Kab Pandeglang No.10 Tahun 2011 ;32.Perda Kab Pandeglang No.11 Tahun 2011
;33.Perda Kab Pandeglang No.12 Tahun 2011;34.Perda Kab Pandeglang No.3 Tahun 2012;35.Perda Kab Pandeglang No.2 Tahun 2014;36.Perda Kab Pandeglang No...... Tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 33 Tahun 2017
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.28 Tahun 2002 ;3.UU No.26 Tahun 2007;4.UU No.1 Tahun 2011 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No.27 Tahun 2014 ;7.PP No.88 Tahun 2014 ;8.PMDN No. 9 Tahun 2009 ;9.PMDN No.19 Tahun 2016 ;10.Perda Kab Pandeglang No. 6 Tahun 2016;11.Perda Kab Pandeglang No.3 Tahun 2011
1.ketentuan umum;2.prasarana , sarana dan utilitas;3.penyerahan prasarana , sarana dan utilitas perumahan;4.pembentukan tim verifikasi;5.tata cara penyerahan prasarana , sarana , dan utilitas keseluruhan dan parsial;6.tata cara penyerahan prasarana , sarana , dan utilitas dilluar kawasan pengembang;7.tata cara penyerahan prasarana , sarana , dan utilitas sepihak;8.pencatatan aset;9.pembinaan dan pengawasan;10.pembiayaan;11.ketentuan peralihan;12.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 32 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2017/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.1 Tahun 2004
;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No. 25 Tahun 2004;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No.56 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PP No.39 Tahun 2006 ;10.PP No. 8 Tahun 2008 ;11.PMDN No.13 Tahun 2006 ;12.PMDN No.54 Tahun 2010
;13.PMDN No.18 Tahun 2016 ;14.PMDN No. 31 Tahun 2016 ;15.Perda Kab Pandeglang No.7 Tahun 2010;16.Perda Kab Pandeglang No. 8 Tahun 2010 ;17.Perda Kab Pandeglang No.6 Tahun 2016;18.Perda Kab Pandeglang No.7 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 29 Tahun 2017
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2017/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.6 Tahun 2014 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No. 4 3 Tahun 2014;5.PMDN No.112 Tahun 2014 ;6.Perda Kab Pandeglang No. 1 Tahun 2015
1.ketentuan umum;2.jenis pemilihan kepala desa;3.pemilihan kepala desa serentak;4.perselisihan hasil pemilihan kepala desa;5.pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa;6.sanksi;7.pemberhentian kepala desa;8.pembiayaan;9.ketentuan lain lain;10.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 26 Tahun 2017
PEDOMAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka penyajian nilai Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tertib, tepat, akurat dan akuntabel, serta menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik guna mengakomodir pengaturan mengenai penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis akrual, perlu dilakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Barang Milik Daerah yang diatur melalui Peraturan Bupati;
b. bahwa Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No. 1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.23 Tahun 2014;6.PP No.71 Tahun 2010 ;7.PP No.27 Tahun 2014 ;8.PMDN No.19 Tahun 2016;9.PMKRI No.69/PMK.06/2016 ;10.Perda No.6 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD pada OPD
;3.rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD antara pengguna barang dan pengelola barang;4.rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD antara bidang BMD dengan bidang akuntasi pada badan pengelolaan keuangan daerah;5.penyajian dan pelaporan hasil rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMD;6.pembinaan dan pengawasan;7.sanksi;8.ketentuan lain lain;9.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2017.
49 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 25 Tahun 2017
POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pandeglang, perlu dilakukan penataan hubungan yang terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pandeglang;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.25 Tahun 2009 ;3.UU No.5 Tahun 2014;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.18 Tahun 2016 ;6.Perda Kab Pandeglang No. 37 Tahun 2016
PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI KEPALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2017/No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU No 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; UU No 23 th 1014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 47 Th 2015; Permendagri No 71 Th 2012; Perda Kab Pandeglang No 2 Th 2014; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang lingkup; 3. Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Kepala Desa; 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Pendanaan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 22 Tahun 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk mewujudkan Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 65 Th 2010; PP No 58 Th 2005; PP No 39 Th 2006; PP no 8 Th 2008; Permendagri No 13 th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 54 Th 2010; Perda Kab Pandeglang No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang 1 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 8 Th 2010; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 7 Th 2011.
1. Ketentuan Umum; 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Laporan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 4. Ketentuan Lain; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
