pengurangan - penghapusan - sanksi administratif - pajak bumi - bangunan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2018/No. 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 20ll tentang Pajat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2O18 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor I Tahun 2O11 tentang Pajak Daerah dan dalam rangka mendorong wajib pajak membayar PBB - P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar, diperlukan instrument kebijakan sebagai langkah optimalisasi pendapatan sektor PBB - P2.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 55 Th 2016; Per Pres No 87 Th 2014; Permen No 213/PMK.07/2010 dan No 58 Th 2010; Perda Kab Pandeglang Mo 1 Th 2011; Perda kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Maksud; 3. Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2; 4. Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2; 5. Ketentuan Perihal; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 83 Tahun 2018
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati PAndeglang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan BAgi PNSD/Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS DAERAH/CPNS
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2018/No. 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (2) PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah serta pasal 39 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Th 2011 tentangPerubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah perlu memberikan tambahan penghasilan bagi PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
UU no 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU no 25 th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 53 Th 2010; PP No 11 Th 2017; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 24 Th 2006; Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2016; Perda Kab Pandeglang no 6 Th 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2018.
Ps 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU no 17 Th 2003; UU No1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 65 Th 2010; PP No 58 Th 2005; PP No 65 Th 2006; PP No 8 Th 2006; PP No 39 Th 2007; PP No 71 Th 2010; PP No 30 Th 2011; PP No 2 Th 2012; PP No 27 Th 2014; PP No 12 Th 2017; PP No 18 Th 2017; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 13 Th 2018; Permemndagri No 19 th 2016; Permendagri No 33 Th 2017 yg telah diubah dg Permendagri No 134 Th 2017; Permenkeu No 226/PMK.07/2017; Perda Kab Pandeglang No 1 th 2011 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2018; Perda Kab Pandeglang No 10 Th 2011; Perda Kab pandeglang No 11 th 2011; Perda Kab pandeglang No 12 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 3 th 2016; Perda Kab Pandeglang No 10 Th 2016; Perda kab Pandeglang No 4 th 2018.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
81 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 75 Tahun 2018
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2018/No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efesien di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang perlu menerapkan manajemen risiko.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 60 Th 2008; PP No 18 Th 2016; PP No 12 Th 2017; Kepres No 74 Th 2001; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2008; Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah dg Perda kab pandgelang No 3 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
RENCANA PEMBANGUNAN PERDESAAN MINA AGRO WISATA KEC. KADUHEJO 2018-2023
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2018/No. 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata Di Kecamatan Kaduhejo Tahun 2018 - 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dalam Pembangunan desa dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
UU No 23 Th 2000; UU No 25 th 2004; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014; Permendagri No 114 Th 2014; Permendes No 5 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2011; Perda kab pandeglang No 7 th 2016; Kep Dirjen Pemb.Kawasan Perdesaan No 14/DPKP/SK/07/2016; Kep. Bupati pandeglang No 147/Kep.202-Huk/2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Sistematika; 4. Penyusunan RPKP; 5. Kelembagaan; 6. Penyelenggaraan dan Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata; 7. Pengendalian evaluasi; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 63 Tahun 2018
rencana pembangunan perdesaan mina argo kecamatan labuhan - jiput
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2018/No. 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata Di Kecamatan Labuan - Jiput Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dalam Pembangunan Desa dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2004; UU no 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014; Permendagri No 114 Th 2014; Permendes No 5 Th 2016; Perda kab Pandeglang No 3 Th 2011; Perda Kab Pandeglang No 7 th 2016; Kep Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan No 14/DPKP/SK/07/2016; Keputusan Bupati pandeglang No 147/Kep.419-Huk/2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Sistematika; 4. Penyusunan RPKP; 5. Kelembagaan; 6. Penyelenggaraan dan Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata; 7. Pengendalian Evaluasi; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengelolaan Satu data Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu serta pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan.
UU No 16 Th 1997; UU No 23 Th 2000; UU No 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 51 Th 1999; PP No 82 Th 2012; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Kedudukan dan Kewenangan; 4. Mekanisme; 5. Kebijakan Dan Strategi; 6. Pengelola Data; 7. Sumber Daya Manusia; 8. Kelembagaan Dan Koordinasi; 9. Pembinaan Dan Pengendalian; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 56 Tahun 2018
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Perda Kabupaten pandeglang Nomor 8 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah kab Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2003; UU No 16 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 42 Th 2013; Permenkum No 3 Th 2013; Permenkum no 10 th 2015; Perda kab pandeglang No 8 th 2017; Perda Kab Pandeglang 6 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Masyarakat Tidak Mampu; 5. Tata Cara Verifikasi Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan Calon Pemberi Bantuan Hukum; 6. Persyaratan dan Tata cara Pemberian bantuan Hukum; 7. Tata Cara dan Mekanisme Pelaporan Program bantuan Hukum; 8. Tata Cara Penyaluran Dana bantuan Hukum; 9. Tata Cara Dan Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Hukum; 10. Sanksi Administratif; 11. Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 55 Tahun 2018
PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan E-Goverment di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan informasi dan pelayanan serta hal-hal lain yang berkenan dengan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
UU no 23 Th 2000; UU No 11 Th 2008 yg telah diubah dg UU No 19 Th 2016; UU No 14 Th 2008; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permenkominpo No 5 Th 2015; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Penyelenggaraan E-Goverment; 5. Ketentuan lain-Lain; 6. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasa_l 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk mewujudkan Program dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten pandeglang iahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Keg'a Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 56 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 39 Th 2006; PP No 8 Th 2008; Pemendagri No 13 Th 2006; Pemendagri No 86 Th 2017; Pemendagri No 22 Th 2018; Perda Kab Pandeglang Mo 7 Th 2010; Perda Kab Pandeglang No 8 Th 2010; Perda Kab pandeglang No 6 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Rencana Kerja; 3. laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat daerah; 4. Ketentuan Lain- Lain; 5. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
