Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 95 Tahun 2018tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
KRITERIA -PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN - APARATUR SIPIL NEGARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Tahun 2020 No. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 53 Th 2010; PP No 69 Th 2010; PP No 46 Th 2011; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; PP No 11 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 24 Th 2006; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kab Pandeglang No 1 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Kab pandeglang No 3 Th 2018; Perda Kab Pandeglang No 10 Th 2011; Perda Kab Pandeglang No 11 Th 2011; Perda Kab Pandeglang No 12 Th 2011; Perda Kab pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah dg Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 2 th 2014; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 8 Th 2019.
Hukum Pidana, Perdata, dan DagangSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mencabut
eraturan Bupati Pandeglang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
PETUNJUK TEKNIS - PELAKSANAAN PERDA - PEMBERIAN BANTUAN HUKUM - MASYARAKAT TIDAK MAMPU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Tahun 2020 No. 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu telah ditetapkan Peraturan
Bupati Pandeglang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu.
UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2003; UU No 16 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 42 Th 2013; Permenhukam No 3 Th 2013; Permenhukam No 10 Th 2015; Perda Kab Pandeglang No 8 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Masyarakat Tidak Mampu; 5. Tata Cara Verifikasi Terhadap Lembaga bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan Calon Pemberi Bantuan Hukum; 6. Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; 7. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 8. Tata Cara Dan Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Pemberian bantuan Hukum; 9. Sanksi Administratif; 10. Pengawasan; 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2020
PEMBENTUKAN KOORDINATOR - LAYANAN ADMINISTRASI - SATUAN PENDIDIKAN - DINAS PENDIDIKAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Tahun 2020 No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang pembentukan Koordinator Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:
Dalam rangka efektifitas pelaksanaan koordinasi layanan administarsi satuan pendidikan di Kabupaten
Pandeglang serta berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/10395/OTDA, tanggal 4 Desember 2017, Hal : Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Tugas Pokok Dan Fungsi; 5. Kepegawaian; 6. Tata Kerja; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, LD Tahun 2020/Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031
ABSTRAK:
Perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten telah mempengaruhi penataan ruang di wilayah Kabupaten Pandeglang, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang tahun 2011 - 2031.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 41 Th 1999 yg telah diubah dg UU No 19 Th 2004; UU no 26 Th 2007; UU No 41 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 26 Th 2008 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2017; PP No 15 Th 2010; PP No 68 Th 2010; PP No 8 Th 2013; PP No 68 Th 2014; Perpres No 2 Th 2015; Perpres No 4 th 2016 yg telah diubah dg Perpres No 14 Th 2017; Perpres No 51 Th 2016; Perpres No 56 Th 2018; Permen PUPR No 28/PRT/M/2015; Permendagri No 115 Th 2017; Permendagri No 116 Th 2017; Permendagri No 137 Th 2017; Permen Agraria No 1 Th 2018; Permendagri No 4 Th 2019; Perda Prov Banten No 2 Th 2011 yg telah diubah dg Perda Provinsi Banten No 5 Th 2017; Perda Kab pandeglang No 3 Th 2011.
Perubahan Peraturan Daerah Kab Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
99 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; Uu No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU Ri No 9 Th 2015; PP No 53 Th 2010; PP No 46 Th 2011; PP No 18 Th 2016; PP No 11 Th 2017; Pp No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Perda Kab Pandeglang No 3 Th 2012 yang telah diubah perda Kab pandegelang No 3 Th 2016; Perda Kab pandeglang No 2 Th 2014; perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGRI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGRI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2019
sistem - layanan - dan - rujukan - terpadu - berkah - penanganan - fakir miskin
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Bd No 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU BERKAH PENANGANAN FAKIR MISKIN.
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pelayanan dan penanganan fakir miskin agar lebih efektif, efisien, dan dapat ditangani secara terpadu dan terintegrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Berkah Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Th 2000; UU No 40 Th 2004; UU No 11 Th 2009; UU No 25 Th 2009; UU No 13 Th 2011; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 39 Th 2012; PP No 63 Th 2013; PP No 12 Th 2017; PP No 2 Th 2018; perpres No 15 Th 2010 yang telah diubah Perpres No 96 Th 2015; Perpres No 166 Th 2014; Permendagri No 42 Th 2010; Permendagri No 19 Th 2011; Permensol no 8 Th 2012; permensos No 28 Th 2017; Permensos No 15 Th 2018; Permendagri No 130 Th 2018; perda Kab pandeglang No 6 Th 2016; Perda Kab pandeglang No 7 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN; BAB III PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN SLRT BERKAH; BAB IV SUMBER DAYA; BAB V TATA KERJA; BAB VI SUMBER PENDANAAN; BAB VII LAYANAN; BAB VIII KORDINASI DAN KEMITRAAN; BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB X PEMBINAAN DN PENGAWASAN; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 29 Tahun 2019
sistem - dan - prosedur - pengelolaan - bea - perolehan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Bd No 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
UU No 23 Th 2000; UU No 19 Th 1997 yang telah diubah UU No 19 Th 2000; UU No 14 Th 2002; UU No 14 Th 2002; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 28 Th 2009; Uu No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 135 Th 2000; PP no 55 Th 2016; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; permenkeu No 24/PMK.03/2008 yg telah diubah permenkeu No 85/PMK.03/2008; Permenkeu No 64/PMK.05/2013; perda Kab pandeglang No 1 Th 2011 yg telah diubah Perda Kab pandeglang no 3 Th 2018; Perda kab pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah Perda Kab pandegelang No 3 Th 2012; perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
BAB I KETENTUANUMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, DN WAJIB PAJAK; BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK,TARIF PAJAK DAN PENGHITUNGAN PAJAK; BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB VI PROSEDUR BPHTB TERUTANG; BAB VII PROSDUR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BPHTB; BAB VIII PROSDUR PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB IX SISTEM DAN PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB X SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING; BAB XI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XII PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XV FORMULIR PENGELOLAAN BPHTB; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi bahwa pemerintah daerah melaksanakan gerakan nasional didaerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disususn oleh gugus tugas.
Uu No 36 Th 2009; UU No 18 Th 2012; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; Insprs No 1 Th 2017; PP No 28 Th 2004; Pp No 33 Th 2012; Pp No 18 Th 2016; perpres No 42 Th 2013; permenper No 4 Th 2010; Permenkes No 33 Th 2012; Permenkes No 75 Th 2013; Permenkes No 1 Th 2014; permenkes No 23 Th 2014; Permenkes No 25 Th 2014; permenkes No 28 Th 2014; Permenkes No 41 Th 2014; Permenkes No 51 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD, BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV KONVERGENSI PROGRAM KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; BAB V PENDEKATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; BAB VI EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI; BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; BAB VIII KELEMBAGAAN; BAB IX PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING; BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PENCATATAN DAN PELAPORAN; BAB XIII PENDANAAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
UU No 23 Th 2000; Uu No 17 Th 2003; Uu No 1 Th 2004; Uu No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; Pp No 56 Th 2005 yg telah diubah Pp No 65 Th 2010; PP No 39 Th 2006; Pp No 8 Th 2008; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 31 Th 2019; Perda kab Pandeglang No 7 Th 2010 yg telah diubah perda Kab pandeglang No 7 Th 2010; Perda Kab pandeglang No 7 Th 2016; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH; BAB III LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH; BAB IV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 22 Tahun 2019
kebijakan - dan strategi - daerah - dalam - pengelolaan - sampah rumah tangga
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Bd No 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (5) peraturan prsiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan dan strtegi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telh diubah UU No 9 Th 2015; Pp No 81 Th 2012; Perpres No 97 Th 2017; permenlingkup dan kehutanan No : P.10 / MENLHK / SETJEN ? PLB.0 / 4/2018; perda Kab pandeglang No 4 Th 2008; Perda Kab pandeglang No 4 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ARAH JAKSTRADA; BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA; BAB IV PENDANAAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
