Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 3 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Perkoperasian

Abstrak

Koperasi, UMKM

Download file:

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024.pdf

koperasi

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perkoperasian

ABSTRAK:

a. bahwa koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mempunyai peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri supaya menjadi koperasi yang berkemampuan dan professional dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat; c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perkoperasian di Kota Payakumbuh perlu diatur dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2O20 tentang Pengawasan Koperasi
1. Ketentuan Umum 2. Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 3. Pengawasan Koperasi 4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 6. Pendanaan 7. Peran Serta Masyarakat 8. Pembinaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024.
24

Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan I-ogarn dan Batuan
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2013 tentang PBB-P2

Download file:

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024.pdf

pajak daerah dan retribusi daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Jenis Pajak terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Mencabut: 1. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah 2. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame 4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan 6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir 7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pajak Hiburan 8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel 9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan I-ogarn dan Batuan 10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2013 tentang PBB-P2
Peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.
151

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERWAKO 3 TAHUN 2024.pdf

thr dan gaji ketigabelas

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 3

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (21) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tatrun 2024
(1) Pemerintah Dearah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara. (2) Aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Pejabat Negara; b. PNS; C. CPNS; d. PPPK; e. Pimpinan dan Anggota DPRD; f. pimpinan badan layanan umum Daerah; dan g. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT