tata cara pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/No. 403
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Menyelenggarakan pengelolaan satuan pendidikan yang profesional sebagai tugas kepala sekolah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Daerah, diperlukan kepala sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik saya serta untuk memberikan arah,landasan dan kepastian hukum mengenai tata cara pengangkatan ,pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan di daerah,perlu diatur dalam peraturan bupati.
Dasar peraturan ini diatur tentang UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan PP No.13 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.6 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini di atur tentang Peraturan Bupati Tentang Pengangkatan,Pemindahan,dan Pemberhentian Kepala sekolah di lngkungan dinas pendidikan termasuk di dalamnya mengatur tentang Persyaratan bakal kepala sekolah,penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat,pengangkatan kepala sekolah,penugasan kepala sekolah,pembinaan karir kepala sekolah,pemindahan kepala sekolah,pemberhentian kepala sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 30 Tahun 2019
pendidikan dan tenaga kependidikan bukan aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/No. 402
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN dalam Penyelenggaran Pendidikan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang profesional yang diangkat oleh penjabatan pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan dengan tugas utama mendidik,mengajar,membimbing,mengarahkan,melatih,menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini serta rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan bukan aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan berdarakan peraturan perundang-undangan sehingga rekrutmen dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan persetujuan pemerintah daerah melalui verifikasi dan validasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP RI No.38 Tahun 1992; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan pemerintah No.13 Tahun 2015; Perda Kabupaten Gorontalo No.6 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini di atur tentang Peraturan Bupati Tentang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara Dalam Menyelenggarakan pendidikan termasuk di dalamnya mengatur tentang asas,maksud dan tujuan, verifikasi dan penilaian,pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentian,Hukuman disiplin,tunjangan dan cuti, pembinaan dan pengawasan,pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini diatur untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (6) pasal 28 ayat (5),pasal 40 ayat (3),pasal 44 ayat (5), peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, perlu menetapkan peraturan bupati gorntalo utara tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan mendri dalam negri No.65 Tahun 2017; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.81 Tahun 2015; Permendagri No.82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 66 Tahun 2017; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tinggal Dan Transmigrasi No.1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tinggal Dan Transmigrasi No.2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tinggal Dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015; Permendagri No.1 Tahun 2016; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.2 Tahun 2017; Perda Kaupaten Gorontalo Utara No.2 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini di atur tentang Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa termasuk didalamnya mengatur tentangasas,maksud,tujuan dan ruang lingkup,kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa,pengelolaan,pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa sebagaimana di ubah dengan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas pedoman pengelolaan keuangan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Terdiri dari 61 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2019
standar oprasional prosedur penyelnggaraan pelayanan terpadu satu pintu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2019/No
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk lebih mengoptimalkan pelayanan dan dalam rangka memberikan jaminan serta kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan terpadu satu pintu agar tercapai kepuasan masyarakat terutama para pelaku usaha,perlu penetapan standar oprasional prosedur dan standar oprasional posedur merupakan standar baku bagi pelaksana tugas dibidang pelayanan terpadu satu pintu yang bertujuan untuk meningkatkan efisien,efektifitas dan akuntabilitas pelayanan perizinan dan nonperizinan,penanganan pengaduan serta pemberian informasi sehingga konsistensi pelayanan tetap terjaga dari segi mutu waktu dan prosedur serta Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Oprasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Terpadu satu pintu dan penanaman modal Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No,28 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.52 Tahun 2010; Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatu Negara No.13 Tahun 2009; Permendagri No.52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012; Permendagri No 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan BKPM No.12 Tahun 2009; Peraturan BPKM No.13 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No.1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No.9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No.18 Tahun 2014; Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gorontalo Utara No.44 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gorontalo Utara No.10 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang penetapan standar oprasional prosedur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu termasuk didalamnya mengeluarkan tentang visi dan misi,ruang lingkup,maksud dan tujuan,jenis-jenis pelayanan perizinan,tata cara memperoleh izin,mekanisme pelayanan perizinan,mekanisme pelayanan pengejuan,mekanisme pelayanan informasi,waktu penyelesaian,klasifikasi dan biaya,ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2019
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
perubahan atas peraturan bupati gorontalo utara nomor 10 tahun 2017 tentang pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/No. 399
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dibidang pelayanan umum serta dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan Dan Nonperizinan terdapat beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.25 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagainmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.13 Tahun 2017; Perda Kab Gorontalo Utara No.9 Tahun 2014; Perda Kab Gorontalo Utara No.9 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan Dan Nonperizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Terdiri dri 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2019
perubahan atas peraturan bupati gorontalo utara nomor 21 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/No. 398
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerimaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja serta dana Bantuan Oprasional Sekolah Afarmasi dan Bantuan Oprasional Sekolah Kinerja belum terakomodir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.38 Tahun 2018; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.320/P/2019; Perda Kab Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; Perbup Gorontalo Utara No.21 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara No.21 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2019.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2019
indikator kinerja utama pemerintah kabupaten gorontalo utara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/No. 397
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP Mo.65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.9 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.53 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, dasar kegunaan indikator kinerja utama, penetapan indikator kinerja utama, pengintegrasian indikator kinerja utama ke dalam rencana strategis OPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2019.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2019
kedudukan,susunan organisasi,tugas,fungsi dan tata kerja sekretariat daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/No. 393
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.56 Tahun 2019; Perda Kab Gorontalo Utara No.3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan,tugas dan fungsi,staf ahli,kelompok jabatan fungsional,tata kerja, jabatan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku,Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 270) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari halaman 53 tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2019
perubahan atas peraturan bupati nomor 22 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/No. 391
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Paragraf 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang pengelolaan dana desa,penyaluran dana desa dan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten gorontalo utara tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No.8 Tahun 2016; Perbup Gorontalo Utara No.22 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cra Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
Terdiri dari 7 dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2019
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Tim Kerja Pendukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
pedoman pengangkatan dan pemberhentian tim kerja pendukung program prioritas pembangunan pemerintah daerah kebupaten gorontalo utara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/No. 391
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Kerja Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahn pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah disegala bidang dan keterlibatan komponen masyarakat tertentu terhadap proses penyelenggaraan program prioritas yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab Gorontalo Utara No.26 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo Utara No.5 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Kerja Pendukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk di dalamnya mengatur tentang pengangkatan,kedudukan dan tugas,kewajiban dan hak, tata kerja, masa jabatan dan pemberhentian,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tim Kerja Pendukung Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kebupaten Gorontalo Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Terdiri dri 8 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
