pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah kepada desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2021/NO.08
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah kepada desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 38 thn 2000; UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 33 thn 2004; UU No. 11 thn 2007; UU No. 28 thn 2009; UU No. 6 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 43 thn 2014; PP No, 12 thn 2017; PP No. 12 thn 2019; PERDA No. 7 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah kepada desa di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud & tujuan, jenis & besaran bagi hasil pajak daerah, perhitungan bagi hasil pajak daerah, pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah, penyaluran, penggunaan, penganggaran & penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 08 Tahun 2021
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD/08/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan pasal 97 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, Pengalokasian bagi hasil kepada Desa sebagaimana di maksud pada huruf a, dilakukan secara bertahap.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERDA No.7 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Maksud dan tujuan Jenis dan besaran bagi hasil pajak Daerah perhitungan bagi hasil pajak Daerah, pengelolaan dana bagi hasil pajak Daerah Penyaluran, penggunaan, penganggaran dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2021
tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2021/NO.07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2021 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu melakukan perubahan terhadap peraturan bupati yang dimaksud.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 33 thn 2004; UU No. 1 thn 2007; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 53 thn 2010; PP No. 12 thn 2019; PERMENDAGRI No. 21 thn 2011; PERDA Kab. Gorut No. 26 thn 2010; PERDA Kab. Gorut No. 8 thn 2020; PERDA Kab. Gorut No. 36 thn 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061-5449 thn 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah tahun 2021 di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penerima TPP, penilaian, pegawai berprestasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Terdiri dari 35 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 07 Tahun 2021
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD/07/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan pegawai aparatur sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang tambahan penghasilan pagawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021 di pandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan Kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu melakukan peruahan terhadap peraturan Bupati dimaksud.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.21 Tahun 2011; UU No.26 Tahun 2010; PERDA No.8 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang penerimaan TPP, Penilaian Berprestasi, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Terdiri dari 35 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2021
pengelolaan rekening milik satuan kerja perangkat daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/NO.06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan rekening milik satuan kerja perangkat daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 11 thn 2007; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 38 thn 2007; PP No. 71 thn 2010; PP No. 39 thn 2012; PP No. 12 thn 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan rekening milik satuan kerja perangkat daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, jenis rekening, pembukaan rekening SKPD, pengelolaan rekening, penutupan rekening, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 06 Tahun 2021
PENGOLOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD/06/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rekening milik satuan kerja perangkat Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (7) peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU NO.11 Tahun 2007; UU N0.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.71 Tahun 2010; PP No.39 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Jenis rekening, pengelolaan rekening, pembukuan rekening SKPD, Pengelolaan rekening, penutup rekening, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintahan nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan mempertimbangakan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundanag-undangan.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 33 thn 2004; UU No. 1 thn 2007; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 53 thn 2010; PP No. 12 thn 2019; PERMENDAGRI No. 21 thn 2011; PERDA Kab. Gorut No. 26 thn 2010; PERDA Kab. Gorut No. 8 thn 2020; PERDA Kab. Gorut No. 36 thn 2020; Keputusan menteri dalam negeri No. 061-5449; Surat Bupati Gorut No. 060/ORG & RB/81/II/2021 Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 900/1406.
Dalam peraturan ini diatur tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penerima TPP, penilaian, besaran & perhitungan, pegawai berprestasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Terdiri dari 32 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2021
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD/05/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
peraturan ini dibentuk untuk ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN dengan mempertimbangkan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (3) peraturan pemerintahan nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2014 UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.21 Tahun 2011; PERDA No.26 Tahun 2010; PERDA No.8 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019; Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor 060/ORG&RB/81/2021; Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Nomor: 900/1406/kedua hal pemberian persetujuan tambahan penghasilan (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2021
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerimaan TPP, penilaian besaran dan perhitungan pegawai berprestasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Terdiri dari 32 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2021
perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan daerah tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2021/NO.04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan daerah tahun anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu diatur ketentuan tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 11 thn 2007; UU No. 12 thn 2011; UU No. 5 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 12 thn 2019; PERPRES No. 33 thn 2020; PERMEN Keuangan RI 119/PMK.02/2020; PERDA Kab Gorut No. 8 thn 2020; PERBUP Gorut No. 36 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan daerah tahun anggaran 2021 di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, azas umum, perencanaan penugasan, kewenangan, hak-hak keuangan, pembebanan belanja, pelaksanaan perjalanan dinas, pertanggungjawaban dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 04 Tahun 2021
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD/04/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu diatur ketentuan tentang perjalanan dinas dilingkungan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia No.33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2021; PERDA No.8 Tahun 2020; PERBUP No.36 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ruang lingkup Azas umum perencanaan penugasan kewenangan hak-hak keuangan, pembenaan belanja, pelaksanaan perjalanan dinas Termasuk didalamnya mengatur tentang pertanggungjawaban, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
Terdiri dari 30 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
