Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Kuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No. 11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 202016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/P.K.07/2021; Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; PERBUP No.29 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Maksud, Tujuan dan Prinsip Ruang Lingkup Prioritas Penggunaan Dana Desa Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan ketentuan pentup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Terdiri dari 31 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD/36/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74Tahun 2012; PP No.19 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.99 Tahun 2019; Permendagri No.27 Tahun 2021; Keputusan Gubernur Nomor 478/29/XII Tahun 2021; PERDA No.26 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang APBD terdiri atas pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan pembiayaan daerah, Retribusi Daerah, Anggaran Pajak Daerah, Anggaran Belanja Operasional, Anggaran belanja barang dan jasa, Anggaran Pembiayaan Daerah, dan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Terdiri dari 43 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan Index harga dan perkembangan perekonomian, Ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596/MENKES/PER/XI/1988; PP No.77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk rawat jalan pada Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Puskesmas rawat jalan, Puskesmas inap, dan Polindes ditetapkan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
Terdiri dari 52 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2021
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD/34/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumnentasi Dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan Masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi hukum, diperlukan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dalam rangka mengelola Dokumentasi dan Informasi yang lengkap, akurat, mudah dan cepat dilingkungan Pemerintahan Daerah, diperlukan instrumen hukum yang mengatur pelaksanaannya.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; PERBUP No.24 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan JDIH Ruang lingkup Kelembagaan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sebagai pedoman umum tata naskah dinas yang sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 54 Tahun 2009; PerBAN No. 5 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Naskah Dinas termasuk didalamnya ketentuan umum, ruang lingkup tata naskah dinas, jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, pejabat penandatanganan naskah dinas, pengendalian naskah dinas, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 95 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2017 tentang standar pelayanan Minimal Desa, perlu adanya pengaturan menyeluruh terhadap Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.54 Tahun 2009; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Badan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman Umum Tata Naskah Dinas; PERDA No.1 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur Tentang Tata Naskah Dinas Bentuk dan susunan penggunaan dan kewenangan atas nama, pejabat dan pelaksana tugas, paraf, penulisan nama, penandatanganan dan penggunaan tinta untuk naskah dinas , kop naskah dinas, sampul naskah dinas bentuk, ukuran dan isi papan nama. perubahan dan pencabutan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 67 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan kearsipan merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin Keselamatan dan kelestarian arsip statis sebagaimana amanat Pasal 63 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu dilakukan Preservasi arsip statis oleh lembaga kearsipan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pedoman preservasi Arsip Statis. PERBUP No.29 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Preservasi Preventif dan Kuratif Termasuk di dalamnya mengatur tentang prosedur pelaksanaan, metode pelaksanaan, perawatan arsip, pengendalian hama, prosedur pengendalian hama, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pimpinan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD wajib memelihara, Melindungi, Menyelamatkan Arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006; UU No.11 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 1011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015; PERDA No.1 Tahun 2019; PERBUP No.29 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum pengelolaan Arsip terjaga, pendanaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi masyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilakukan penambahan Khasanah arsip statis pada lembaga Kearsipan melalui kegiatan akuisisi arsip statis. melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahunan 2019 tentang penyelenggaraan Kearsipan, perlu membentuk instrumen hukum yang mengatur mengenai akuisisi arsip statis.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011; PERDA No.1 Tahun 2019; PERBUP No.29 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Arsip, Arsip statis dan Dinamis, lembaga kearsipan, pencipta Unit Arsip, pengelolaan Arsip, Akuisisi Arsip Statis Termasuk didalamnya mengatur tentang Tata cara Akuisisi Arsip Statis dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2021
KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BAGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD/28/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Nilai Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkoataan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 7 Tahun 2020 tentang pajak Daerah, perlu adanya Klasifikasi nilai Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.135 Tahun 2000; UU No.55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2019 ; PERDA No.7 Tahun 2020; Telaahan Staf Kepala Badan Keuangan Nomor 973/BK-GORUT/334/X/2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Objek Pajak, Nilai Jual Objek Pajak, Penentuan Nilai Jual Objek Pajak, Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
