Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 38 Tahun 2024 Seri A Nomor 64
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuagan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang¬Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang¬Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang¬Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang¬Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang¬Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang¬Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang¬Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang¬Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
11
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2024 Seri B Nomor 18
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang Undang yang pelaksanaannya diatur Iebih Ianjut dengan Peraturan Daerah;
bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, selu~uh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang¬Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang¬-Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang-¬Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-¬Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-¬Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-¬Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-¬Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak, Jenis Retribusi, Jenis Pelayanan Retribusi, Struktur dan Besaran Tarif, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pelaporan, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi, Penagihan Pajak, Kedaluarsa Penagihan Pajak dan Retribusi, Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi, Keberatan dan Banding, Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Kerahasiaan Data dan Wajib Pajak, Ketentuan Penyidikan, Pidana, dan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum,
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha,
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2022 tentang petubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman 133
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Samosir Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 33 Seri F Nomor 97
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Bupati Samosir Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non Asn Pada Sekolah Negeri dan Swasta Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Sekolah Negeri dan Swasta dipandang perlu memberikan bantuan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada Sekolah Negeri dan Swasta jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2023, Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan ini berisi tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non Asn Pada Sekolah Negeri dan Swasta Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumber Dana, Maksud dan Tujuan, Kriteria Penerima bantuan Kesejahteraan, Teknis Pemberian Bantuan, Penerima Bantuan Kesejahteraan Gugur,dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024.
Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman 184
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2024 Seri F Nomor 941
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bidang kesehatan merupakan salah satu Pelayanan Dasar yang menjadi urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bahwa Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal; bahwa RSUD dr. Hadrianus Sinaga sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Samosir merupakan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan keterukuran dan ketepatan sasaran.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang¬-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-¬Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-¬Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-¬Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-¬Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-¬Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2018, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 /Menkes/SK/II/2008.
Peraturan ini berisi tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir, Jenis pelayanan, indikator, standar, batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal, Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Penerapan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir
Jumlah Halaman 48
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
