Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kabupaten Bantul yang aman, nyaman, tertib dan kondusif pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu diatur tata cara dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Bantul.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018.
Materi pokok : Pengaturan tata cara dan lokasi pemasangan APK Pemilihan Umum Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi koordinasi dalam mengawasi, mencegah dan menindak alat peraga kampanye yang menggangu ketentraman dan ketertiban umum, Pengaturan Tata Cara dan Lokasi Pemasangan APK bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bersama pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan pertimbangan aspek etika, estetika, kebersihan dan keindahan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bantul
Jumlah halaman : 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, serta melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu diatur pedoman pelaksanaan transaksi non tunai.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007.
Materi pokok : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaksanaan APBD melalui transaksi non tunai. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
Jumlah halaman : 21 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditingkatkan kesejahteraannya dalam bentuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi, bahwa pedoman pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2018.
Materi pokok : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan bagi pejabat / pegawai yang diberikan berdasarkan jabatan, kelas jabatan, kehadiran dan capaian kinerja yang terdiri dari Tambahan Penghasilan Statis dan Tambahan Penghasilan Dinamis. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan memberikan motivasi semangat bagi pegawai dalam bekerja. Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Peraturan ini mengatur terkait : Sasaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, Pelaksanaan Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. Monitoring, evaluasi dan pembinaan pegawai serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
Jumlah halaman : 18 HLM; Lampiran : 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup No. 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, perlu dilakukan penyempurnaan
Dasar Hukuk Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 20 diubah, Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 20A, dan Ketentuan Pasal 21 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
Jumlah Halaman: 4 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Tempat Khusus Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan perparkiran kepada pasien dan pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, perlu partisipasi masyarakat pengguna jasa parkir; Bahwa ketentuan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Tempat Khusus Parkir Rumah Sakit Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, sudah tidak mampu menutup biaya penyediaan pelayanan perparkiran pada Tempat Khusus Parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan kembali tarif retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2017
Materi Pokok: Menyesuaikan tarif retribusi tempat khusus parkir pada tempat khusus parkir Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 4 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi dandapatberkembang secara optimal,perlu upaya dari Pemerintah Daerah melalui Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak; Bahwa dalam rangka Pengembangan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal dan aspek sosial budaya serta ekonomi
Dasar Hukuk Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016
Materi Pokok: Penyusunan dan Sasaran RAD- KLA, Gugus Tugas KLA, Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran : 25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 39 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bantul No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No 39 Tahun 2018 ttg Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan
PERBUP Kab. Bantul No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERBUP Kab. Bantul No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 ttg Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Dasar Hukuk Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011
Usaha Peternakan yang telah memperoleh izin berdasarkan peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
ABSTRAK:
Bahwa usaha peternakan merupakan salah satu usaha perekonomian masyarakat, sehingga harus dapat mendorong terwujudnya Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera; Bahwa usaha peternakan di Kabupaten Bantul harus dilaksanakan secara tertib, aman, sehat, serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang Nomor 18 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/ 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2017
Materi Pokok: Skala Usaha Peternakan meliputi:
a. Perusahaan Peternakan;
b. Peternakan Rakyat; dan
c. peternakan rumah tangga.
Ketentuan Perizinan dan Pendaftaran, Hak dan Kewajiban, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Jumlah Halaman: 13 HLM ; Lampiran : 13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tarif retribusi tempat rekreasi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011
Materi Pokok: Penyesuaian tarif retribusi empat rekreasi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Jumlah Halaman: 3 HLM; Penjelasan : 1 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
