Peraturan Bupati Bantul Nomor 85
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 119, BD.2020/NO.119
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai Nomor 133 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat
Lain, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Atau Pejabat Lain;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11
Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Keugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Penentuan Nilai Kerugian Daerah; Penagihan dan Penyetoran; Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan; Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Jumlah Halaman: 27 HLM; Lampiran: 18 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 118 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP KALURAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 118, BD.2020/NO.118
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur persyaratan pencairan bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kalurahan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020;Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2020
Materi POkok: mengatur mengenai besaran Jumlah bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 116 Tahun 2020
Peraturan Bupati Bantul
Nomor 101 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan
Daerah
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH - PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 116, BD.2020/NO.116
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan
Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan
Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan
Kesehatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun
2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pendampingan Pembiayaan Kesehatan; Manfaat Pendampingan Pembiayaan Kesehatan; Penyelenggaraan Pendampingan Pembiayaan Kesehatan; Klaim Bantuan Pembiayaan Kesehatan; Verifikasi dan Validasi Data Penerima Manfaat; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Jumlah Halaman: 16 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 115 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bantul No. 147 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI PADA DINAS KESEHATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115, BD.2020/NO.115
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, terdapat Rumah Sakit Umum
Daerah sebagai Unit Organisasi yang bersifat khusus
yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada
Dinas Kesehatan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Unit non Struktural; Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Jumlah Halaman: 31 HLM; Lampiran: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 114 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan Badan
Usaha Milik Daerah yang profesional dan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan, harus didukung
dengan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
dan meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik
Daerah yang baik, diperlukan pedoman pelaporan
Badan Usaha Milik Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman
Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
37/POJK.03/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun
2019;Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun
2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Laporan, Data, dan Dokumen; Materi Laporan Berkala; Tatacara Penyampaian; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2021.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 113 Tahun 2020
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD.2020/NO.113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan
67 ayat (30) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Projotamansari, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Dewan Pengawas
dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Projotamansari.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penghasilan Dewan Pengawas; Penghasilan Direktur; Jaminan Sosial Direktur; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Jumlah Halaman: 9 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 112 Tahun 2020
TATA CARA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD.2020/NO.112
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menciptakan Kabupaten Bantul
yang aman, nyaman, tertib dan kodusif dalam
pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bantul Tahun 2020, perlu diatur tata cara dan
lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten
Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara dan Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bantul Tahun 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 ; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28
Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2020; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Kampanye; Alat Peraga dan Bahan Kampanye; Pemasangan Penambahan ALat Peraga Kampanye; Tata Cara, Lokasi Pemasangan APK dan Bahan Kampanye; Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Jumlah Halaman: 16 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 111 Tahun 2020
Peraturan Bupati Bantul
Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah
Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2020/NO.111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi,
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum
Daerah Panembahan Senopati, maka perlu dilakukan
pengaturan mengenai pengelolaan keuangan pada Rumah
Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten
Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Struktur Anggaran; Perencanaan dan Penganggaran; Pengelolaan Belanja Badan Layanan Umum Daerah; Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Integrasi/Konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD; Pelaksanaan Anggaran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pengelolaan Kas; Pengelolaan Piutang; Utang BLUD; Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran; Kerjasama; Pengadaan Barang dan/atau Jasa; Pengelolaan Barang; Tarif Pelayanan; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Penilaian Kinerja; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Jumlah Halaman: 39 HLM; Lampiran: 31 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 110 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Bantul No. 142 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Bantul No. 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib anggaran dan
kesesuaian antara kinerja pemungutan Pajak Daerah dengan
realisasi pendapatan asli daerah serta mendukung
peningkatan kinerja dalam pemungutan Pajak Daerah, perlu
diadakan perubahan terhadap pengaturan pemberian
insentif pemungutan Pajak Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11
Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Tahun 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12
Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 63 Tahun 2020;
Materi Pokok: mengubah mengenai Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 108 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 91 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Jumlah Halaman: 8 HLM;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
