Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan TA 2021
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana
Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan
Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020.
Materi pokok : Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
Jumlah Halaman : 12 HLM; Lampiran : 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul,
Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten dilarang
menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun
juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau
pekerjaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 .
Materi pokok : Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Perlindungan dan Penghargaan, Sanksi dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati
Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
Jumlah halaman : 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika di Daerah, bahwa dalam rangka melakukan fasilitasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman
mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan
prekursor narkotika.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.
Materi pokok : Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN); pencegahan; pemberantasan; fasilitasi rehabilitasi medis; pemberdayaan masyarakat; peran serta masyarakat; pendanaan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2021.
Jumlah halaman : 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada wajib
pajak, pengaturan pendaftaran objek baru perlu
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, perlu
dilakukan perubahan pengaturan tata cara pendaftaran
objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011.
Materi pokok : Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian; Pemeliharaan Basis Data dan Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB P2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul
Nomor 152 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 118 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
152 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Jumlah Halaman : 12 HLM; Lampiran : 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penatausahaan Keuangan Daerah pada Masa Transisi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Informasi Keuangan Daerah pada Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah sampai saat ini belum dapat
dilaksanakan secara optimal, sehingga diperlukan
kebijakan penatausahaan keuangan daerah pada masa
transisi sampai dengan Informasi Keuangan Daerah pada
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat
dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2020 , dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021.
Materi pokok : Penatausahaan keuangan daerah untuk melaksanakan APBD Tahun
Anggaran 2021 dilaksanakan secara manual dan/atau menggunakan
Aplikasi selain SIPD sampai dengan Informasi Keuangan Daerah dalam
SIPD dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah secara manual dan/atau
menggunakan Aplikasi selain SIPD tersebut
meliputi belanja wajib dan menginkat, serta belanja lainnya sepanjang
tidak dapat ditunda, sampai dengan Informasi Keuangan Daerah dalam
SIPD dapat dilaksanakan sepenuhnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Karantina atau Isolasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakukan pencegahan penularan dan
penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul mewajibkan
karantina atau isolasi bagi setiap orang yang terduga atau
terjangkit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) agar yang
bersangkutan segera pulih dan kembali ke kehidupannya
seperti semula, serta penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dapat terkendali, bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2020
tentang Kewajiban Karantina Atau Isolasi Dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sudah tidak sesuai lagi dengan pedoman
pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dari Pemerintah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 , Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2020.
Materi pokok : Kewajiban Karantina Atau Isolasi; Partisipasi Masyarakat Dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor
106 Tahun 2020 tentang Kewajiban Karantina atau Isolasi Dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Jumlah halaman : 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan
perorangan dan masyarakat di Kabupaten Bantul perlu
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantul, bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Kesehatan Daerah merupakan pelaksana teknis
operasional pada pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantul.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/
Menkes/Per/III/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 , Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016.
Materi pokok : Pembentukan ; Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Jabatan Fungsional Dan Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup No 38 Tahun 2017 ttg Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TNI
Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI
Pemberdayaan Masyarakat pada masa pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19), perlu penyempurnaan pedoman
bantuan keuangan kepada Kalurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 ttg Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut : Diantara BAB V dan BAB VI ditambah 1 (satu) BAB baru yakni BAB VA dan
diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 18B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 ttg Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 73 Tahun 2017 ttg Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan pengelolaan air bersih pada masa
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19), perlu
dilakukan penyusunan Pedoman Bantuan Keuangan
Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017 ttg Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih sebagai berikut : Diantara BAB VI dan BAB VII ditambah 1 (satu) BAB baru yakni BAB VIA dan
diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 24A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2017 ttg Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih.
Jumlah halaman : 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 114 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa
Mengubah sebagian
Perbup No 38 Tahun 2018 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup No 38 Tahun 2018 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa
ABSTRAK:
Bahwa bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) sampai saat ini masih terjadi, sehingga perlu dilakukan
penyesuaiankegiatan yang dibiayai dengan anggaran
Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat
Desa, untuk meringankan beban masyarakat akibat
bencana nonalam dimaksud.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif
Masyarakat Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 114 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif
Masyarakat Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 114 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa.
Jumlah halaman : 6 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
