Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021_2026_compressed-3916-4350
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2005, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021.
Materi pokok : Fungsi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dan Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Jumlah halaman : 7 HLM, Jumlah Lampiran : 4778 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemkab Bantul
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Arsip Terjaga di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu diatur
Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun
2019.
Materi pokok : Tanggung Jawab Pimpinan pencipta arsip, Jenis arsip terjaga dan retensi arsip terjaga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
Jumlah halaman : 7 HLM, Lampiran : 12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 69 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup No 107 Tahun 2020 ttg Tarif Layanan Kesehatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 107 Tahun 2020 ttg Tarif Layanan Kesehatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan
penanganan permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten
Bantul, perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan kesehatan
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
untuk kedua kalinya, bahwa tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat yang diatur dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan
Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan
Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat belum mengatur jenis pelayanan tertentu yang
dibutuhkan masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020.
Materi pokok : Mengubah lampiran II dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020
tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun
2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020
tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun
2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat.
Jumlah halaman : 3 HLM, Lampiran : 8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 62 Tahun 2021 ttg Pendistribusian Oksigen Kepada Masyarakat Pasien Covid 19
ABSTRAK:
Bahwa untuk percepatan pemberian layanan oksigen
kepada masyarakat terkonfirmasi Corona Virus Disease
2019 yang memerlukan oksigen dalam waktu segera, perlu
dilakukan perubahan mekanisme pendistribusian oksigen
kepada masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2021.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2021
tentang Pendistribusian Oksigen Kepada Masyarakat Pasien Corona Virus
Disease 2019 sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5) baru, Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dihapus, Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, dan Ketentuan Lampiran diubah .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2021
tentang Pendistribusian Oksigen Kepada Masyarakat Pasien Corona Virus
Disease 2019.
Jumlah halaman : 5 HLM, Lampiran : 2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Beras Dari APBD Kepada Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa dampak bencana nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) telah menyentuh seluruh sendi
kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehinga banyak
masyarakat yang kehilangan pekerjaan, menimbulkan
masyarakat kelompok rentan memenuhi kebutuhan
hidup dan dapat menyebabkan kerawanan sosial
masyarakat, bahwa untuk meringankan beban masyarakat atas
dampak bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
program bantuan sosial telah digulirkan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,
sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul memperluas
cakupan program bantuan sosial berupa beras melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun
2010, Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020.
Materi Pokok : Penetapan Calon Penerima Bansos Beras APBD dan Besaran dan Penyaluran Bansos Beras APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Jumlah halaman : 8 HLM, Lampiran : 1 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021,
perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan
perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di
Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bantul tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020
Materi Pokok: Mengatur mengenai ketentuan umum dan sistematika perubahan RKPD Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
Jumlah halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 65 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Mencabut
Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan
yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, perlu dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pedoman pelaksanaan
evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Perbup No 152 Tahun 2020 ttg Penjabaran APBD TA 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya Berita Acara Perubahan Tahap Kedua
Dana Keistimewaan Tahun 2021, dan adanya pengajuan
permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah,
serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Jumlah halaman: 20 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendistribusian Oksigen Kepada Masyarakat Pasien Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk penanganan pasien akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Daerah mampu memproduksi oksigen untuk memenuhi kebutuhan pasien rumah sakit dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang melakukan isolasi di Shelter maupun isolasi mandiri di rumah masing-masing, bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pendistribusian oksigen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mekanismenya dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2021.
Materi pokok : Pendistribusian, Pelaporan dan Pendanaan Distribusi Oksigen kepada Masyarakat Pasien Corona Virus Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2021.
Materi pokok : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
Jumlah Halaman : 7 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
