RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022-2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BD.2022/NO.101
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencegah tumbuh berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, meningkatkan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Rencana Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah; Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Jumlah Halaman: 9 HLM; Lampiran: 343 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 100 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bantul No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD.2022/NO.100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) dan
Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8
Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penerapan Sanksi Administratif bagi Anggota Bamuskal yang Melanggar Larangan; Musyarawah Bamuskal; Tata Laksana dan Hak Menyatakan Pendapat; Penyusunan Berita Acara Musyawarah; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Jumlah Halaman: 36 HLM; Lampiran: 12 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 99 Tahun 2022
TARIF PELAYANAN AIR MINUM - PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD.2022/NO.99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Projotamansari, ketentuan tarif Air Minum sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun
2017 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan pelayanan pada saat ini sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum, tarif Air Minum ditetapkan
oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah
disetujui Dewan Pengawas;
c. bahwa rencana penyesuaian tarif pelayanan Air Minum
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari
telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas
berdasarkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Nomor
7/Dewas/08/2022, tanggal 18 Agustus 2022, perihal Hasil
Evaluasi Dewan Pengawas Air Minum Tirta Projotamansari
Kabupaten Bantul;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bantul tentang Tarif Pelayanan Air Minum
pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Projotamansari;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020;
PERBUP Kab. Bantul No. 60 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026
Mencabut
Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, perlu adanya pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul;
b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018
tentang Road Map Reformasi Pemerintah Kabupaten
Bantul Tahun 2018-2022 sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu dilakukan penggantian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun
2021;
Materi Pokok: Pendahuluan; Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai Tahun 2022; Analisis Lingkungan Strategis, Arah Strategi dan Rencana
Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026; Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-
2026; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 64 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
a. bahwa penyakit Malaria masih menjadi masalah kesehatan
yang berdampak pada penurunan kualitas dan
produktifitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan
upaya penanggulangan secara terpadu dan
berkesinambungan serta komitmen bersama antara
pemerintah daerah, lintas sektor, swasta, dan masyarakat;
b. bahwa Kabupaten Bantul telah mendapatkan sertifikat
Eliminasi Malaria sehingga perlu upaya Pemeliharaan
Eliminasi Malaria untuk pencegahan terjadinya penularan
setempat kasus Malaria.
c. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya
penularan dan kematian akibat penyakit malaria untuk
mencapai Bantul menuju bebas Malaria tahun 2030, maka
diperlukan Pedoman Pemeliharaan Eliminasi Malaria di
Kabupaten Bantul
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kebijakan dan Strategi; Pelaksanaan Pemeliharaan Eliminasi Malaria; Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatana Malaria dan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria; Tanggung Jawab dan Tugas Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pencatatan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Jumlah Halaman: 20 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang
Daerah dan agar pelaksanaan penghapusan Piutang
Daerah dapat dilakukan dengan tertib, transparan dan
akuntabel diperlukan pedoman penghapusan Piutang
Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5)
Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, pelaksanaan penghapusan
Piutang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan
Piutang Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 yang
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/
2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2022;
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD.2022/NO.95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk Fasilitas Umum dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah
Kalurahan dalam pembangunan, Tanah Kas Kalurahan
sebagai salah satu sumber pendapatan perlu dioptimalkan
pemanfaatannya;
b. bahwa pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang
dipergunakan untuk fasilitas umum, perlu diberikan
kompensasi sebagai Pendapatan Asli Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada
Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk
Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun
Anggaran 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
34 Tahun 2017; . Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Bantuan Keuangan; Prinsip Pengelolaan Bantuan Keuangan; Pengelolaan; Mekanisme Pencairan Dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 94 Tahun 2022
PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, BD.2022/NO.94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir
Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik
Kalurahan Bersama, perlu mengatur petunjuk
pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir
Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik
Kalurahan Bersama;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021; . Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022;
MAteri POkok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPD menjadi BUM Kalurahan Bersama; Modal BUM Kalurahan Bersama; Tata Kelola BUM Kalurahan Bersama; Tata Kelola Perangkat Organisasi; Kerja Sama; ANggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama; Pembiayaan; Kegiatan, Unit Usaha, dan Hasil Usaha BUM Kalurahan Bersama; Pengelolaan Pinjaman Bermasalah; Target Pendapatan; Operasional Perangkat Organisasi BUM Kalurahan Bersama; Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
Jumlah Halaman: 35 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 93 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:
a. bahwa ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang
strategis dalam menopang ketahanan ekonomi
masyarakat, memajukan pembangunan,
mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing,
mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan
kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, serta
penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif,
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, agar mampu
memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah serta
meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya tujuan
pembangunan di daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Pembentukan Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaku dan Subsektor Ekonomi Kreatif; Pengembangan Ekonomi Kreatif; Kelembagaan; Hak dan Kewajiban; Kota Kreatif; Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi; SIstem Informasi Ekonomi Kreatif; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
Jumlah Halaman: 25 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 92 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bantul No. 116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Bantul No. 116 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD.2022/NO.92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya surat pengajuan permohonan revisi
anggaran dari beberapa Perangkat Daerah serta sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 83 Tahun 2022;
Materi Pokok: Mengubah rincian nilai APBD TA 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran:... HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
