Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan: bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Satuan Pendidikan, Peraturan Bupati Bantul
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
(RKAS) sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor
1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor
1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
Jumlah Halaman: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak untuk
Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023;
Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023;
Materi Pokok: Pengelolaan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Bantul No. 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Dana Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan
Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan merupakan
Kalurahan Karangkopek yang tidak memiliki tanah
Kalurahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan
tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
berupa tanah pelungguh; bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap
Lurah dan Pamong pada Kalurahan Trimurti Kapanewon
Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon
Banguntapan, perlu diberikan kompensasi sebagai pengganti
tanah pelungguh yang digunakan untuk tambahan
penghasilan;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34
Tahun 2017; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022;
Materi Pokok: Pemberian Dana Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh; Mekanisme Pembayaran Dana Kompensasi Sebagai Pengganti Tanah Pelungguh;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor
4 Tahun 2022 tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah
Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti
Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan
Jumlah Halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2024/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bantul Tahun 2021-2030
ABSTRAK:
a. bahwa hak atas air merupakan salah satu hak asasi
manusia yang harus diwujudkan melalui penyediaan air
minum yang layak aman oleh Pemerintah Daerah secara
menyeluruh di Kabupaten Bantul;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik,
Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem
penyediaan air minum yang baik bagi masyarakat secara
terencana, terarah dan terpadu;
c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2021 tentang Rencana
Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten Bantul Tahun 2021-2030 sudah tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sehingga perlu dilakukan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2021 tentang
Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum Kabupaten Bantul Tahun 2021-2030;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengatur mengenai sistematika RISPAM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024.
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran: 285 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SIstem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bantul Tahun 2024-2028
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan peraturan ini adalah: bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia dan
bagian dari sumber daya air yang dikuasai oleh negara
untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan
pola konsumsi masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah
perlu menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat guna mewujudkan kualitas hidup yang sehat,
bersih, dan produktif; bahwa kebijakan dan strategi pengembangan sistem
penyediaan Air Minum disusun untuk memberikan arah
landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang
terlibat dalam penyelenggaraan sistem penyediaan Air
Minum di Daerah;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
MAteri Pokok: Kebijakan dan Strategi Daerah
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten
Bantul Tahun 2024-2028
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul
Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 39 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 82 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan keseragaman satuan harga
barang dan jasa di daerah dan untuk mewujudkan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu
adanya standardisasi harga barang dan jasa;
b. bahwa adanya perubahan harga barang dan jasa untuk
pelaksanaan program kegiatan di Pemerintah Kabupaten
Bantul, perlu dilakukan perubahan standardisasi harga
barang dan jasa;
c. bahwa untuk mengakomodir perubahan standar harga
barang dan jasa, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengatur mengenai kegiatan yang dibiayai dari Danais DIY
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 81 Tahun 2023
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2023/NO.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Admnistratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan
Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2017;
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2023/NO.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2017;
MEKANISME PENYAMPAIAN USULAN KALURAHAN DAN USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2023/NO.79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan
untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
dan demokratis sesuai dengan sasaran daerah;
b. bahwa untuk kemudahan penyampaian infomasi dan
transparansi perencanaan Pembangunan, perlu
diatur informasi pemerintahan daerah yang
terhubung dalam Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah;
c. bahwa untuk menjamin kesesuaian dan ketepatan
waktu pada proses perencanaan perlu mengatur
Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan
Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme
Penyampaian Usulan Kalurahan dan Usulan PokokPokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyusunan; Usulan Kalurahan dan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Tahapan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 78 Tahun 2023
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2023/NO.78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran
Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran
2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2023; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Jumlah Halaman: 10 HLM; Lampiran: 15 HLM.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
