pengelolaan pinjaman pada badan layanan umum daerah
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD 2018/48
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Pinjaman pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan pinjaman pada BLUD RSUD Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Perwali Bogor No. 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada BLUD RSUD Kota Bogor. Berkenaan dengan adanya penundaan pembayaran dari BPJS Kesehatan dan sesuai surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-1958/PB/2018 perihal Penjelasan Dana Talangan dan Anjak Piutang BLUD ke Lembaga Perbankan, maka Perwali tersebut perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Perwali Bogor tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PMK No. 84/PMK.012/2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda Kota Bogor No. 3 Tahun 2005; Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2013; Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Prinsip-Prinsip Pinjaman;
4. Kebijakan Pinjaman;
5. Sumber Pinjaman;
6. Jenis Pinjaman;
7. Besaran dan Persyaratan Pinjaman;
8. Pelaksanaan Pinjaman;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
Perwali Bogor No. 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidka berlaku.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 66 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rumah Susun perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata
Cara Pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
UU No 20 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 15/PERMEN/M/2007; PERDA Kota Bogor No 15 Tahun 2006; PERDA Kota Bogor No 7 Tahun 2016
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tata Cara Pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Pengelolaan Rumah Susun; 4. Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Pendaftaran; 5. Pembinaan dan Pengendalian; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
15 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Dan penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan hidup. Maka dari itu perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
UU No 18 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PERPRES No 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 70/M-DAG/PER/12/2013; PERDA Kota Bogor No 9 Tahun 2012; PERDA Kota Bogor No 1 Tahun 2014; PERDA Kota Bogor No 7 Tahun 2016
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dengan sistematika sebagai berikut :1. Ketentuan Umum; 2. Tugas dan Wewenang; 3. Perencanaan; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Peran serta Masyarakat; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
16 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2018
petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, BD 2018/40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bogor
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi penatausahaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemkot Bogor melalui proses inventarisasi/sensus, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 261 Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu membentuk Perwali Bogor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bogor.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 56 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Perda Kota Bogor No. 13 Tahun 2007; Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2016; Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Penyelenggara Sensus;
4. Petunjuk Pelaksanaan Sensus;
5. Ketentuan Lain-Lain;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Perwali Bogor No. 30 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi BMD Pemkot Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
32 halaman (lampiran 21 halaman)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
Pengaturan kepegawaian non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kota Bogor telah diatur
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, sehubungan dengan evaluasi pengaturan kepegawaian non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BLUD RSUD Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana
dimaksud perlu diganti dan ditetapkan kembali
UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 32 Tahun 1996; PP No 23 Tahun 2005; PP No 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan 176/PMK.05/2017; PERMENDAGRI No 61 Tahun 2007; Keputusan MenKes No 361/Menkes/SK/V/2006; PERDA Kota Bogor No 3 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan PERDA Kota Bogor No 19 Tahun 2012; PERDA Kota Bogor No 5 Tahun 2013; PERDA Kota Bogor No 8 Tahun 2017
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Penyelenggara Sensus; 4. Petunjuk Pelaksanan Sensus; 5. Ketentuan Lain-lain; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Dengan ditetapkanya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi BMD Pemerintah Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
31 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
